Mardani Ali Sera: Pemerintah Amatir Hadapi Pandemi Virus Corona

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera sangat setuju dengan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dimana 41 persen warga menilai pemerintah Jokowi lambat dalam mengatasi pandemi virus corona atau Covid-19.

Mardani menilai survei ini perlu menjadi perhatian pemerintah.

Baca: Respons Politikus Demokrat Terkait Hasil Survei Pemerintah Terlambat Tangani Virus Corona

Apalagi, dia berpandangan pemerintah tak hanya lambat namun juga terkesan amatir dan ragu dalam penanganan Covid-19.

"Survei yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Di era keterbukaan sekarang publik punya kecerdasan sosial untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Saya 100 persen setuju pemerintah lambat, amatir dan ragu," ujar Mardani ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (20/4/2020).

Mardani menjelaskan mengapa dirinya mengatakan pemerintah amatir.

Salah satunya karena tak ada pencegahan dan persiapan seperti ketika Indonesia menghadapi flu burung.

"Amatir, karena sejak awal tidak dilakukan pencegahan dan persiapan seperti saat Ibu Siti Fadila zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lakukan dalam menghadapi flu burung dan H1N1. Dimana setiap rumah sakit rujukan disiapkan alat uji atau screening dan dropping ventilator," jelasnya.

Di sisi lain, ia juga menyoroti pakar yang tak diundang hingga Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman yang tidak dilibatkan sedari awal dalam kasus Covid-19.

Berkaca dari Indonesia saat menghadapi flu burung dan H1N1, Mardani mengatakan pakar dan LBM Eijkman dilibatkan sedari awal.

Mardani melihat respon dari sudut keilmuan amatir.

Contohnya adalah kebijakan mudik dan penumpang ojek online (ojol) yang berubah-ubah.

Baca: Marak Aksi Begal saat PSBB, Ahmad Sahroni Dukung Langkah Tegas Polisi, Kalau Perlu ditembak

"Kebijakan mudik dan penumpang ojol yang berubah-ubah salah satu contohnya. Kemudian dua pekan pertama semua sample dibawa ke Jakarta, itu baru berubah sejak ada tekanan. Hingga kini pun data sebaran tidak dibuka sehingga membuat respon Pemda meraba-raba," kata Mardani.

"Jadi yang harus dilakukan (pemerintah) adalah membuat Road map bersama para pakar keilmuan dan gunakan pendekatan scientific guna mengatasi pandemi Covid-19," tandasnya.

Jokowi Minta Ada Transparansi Data Covid-19

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada jajaran kabinetnya serta Gugus Tugas Percepatan Penanganan virus corona agar sistem data dan informasi mengenai penanggulangan Covid-19 terbuka kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan presiden dalam rapat terbatas, Senin (20/4/2020).

Baca: Kasus 7 Mahasiswa Positif Virus Corona Jalan-jalan: Sempat Makan di Warung, Sopir Diinterogasi

"Mengenai komunikasi yang terbuka, sistem data dan informasi yang terbuka kepada semua pihak. Jangan ada yang menganggap lagi, kita menutup-nutupi," kata Presiden.

Menurutnya, sejak awal tidak niatan dan tujuan untuk menutupi masalah penganan virus corona.

Selain itu, dalam Ratas tersebut Presiden meminta jajaran kabinetnya untuk memastikan kelancaran distribusi logistik, apalagi akan menyambut bulan Ramadhan. 

"Pastikan distribusi logistik, kelancaran produksi betul betul tak ada hambatan di lapangan. Stok pangan cukup. Pastikan, agar kita memasuki bulan Ramadhan ini betul betul memiliki kepastian stok pangan," katanya.

Selain itu Presiden kembali mengingatkan agar bantuan sosial pada masa darurat virus corona sekarang ini, betul betul tepat sasaran.

Baca: Senin Pagi, Jokowi Distribusikan Sembako Bagi 1,2 Juta Keluarga di DKI Jakarta

Ada pengawasan serta kontrol dilapangan terhadap Bansos yang didistribusikan.

"Sehingga bantuan bisa diterima dengan baik, dan bisa benar tepat sasaran," pungkasnya.