Pangdam XVII Cenderawasih: Oknum TNI yang Bersalah Akan Diproses Lewat Peradilan Militer

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab mengatakan telah menurunkan tim investigasi terkait sejunlah kejadian kekerasan yang melibatkan oknum anggota TNI.

Ia mengatakan seluruh kejadian yang melibatkan oknum TNI saat ini sudah diproses.

Herman menegaskan apabila hasil investigasi sudah didapatkan dan terbukti ada oknum anggota TNI yang bersalah maka oknum tersebut akan diproses sesuai dengan mekanisme hukum di lingkungan TNI yakni peradilan militer.

Hal itu disampaikannya ketika menerima kunjungan langsung dari Ketua Komnas HAM Perwakilan Wilayah Papua Frits Ramandey bersama rombongan di Ruang Cycloop Makodam XVII/Cenderawasih pada Jumat (24/04/2020).

Baca: Vivo Luncurkan Smartphone dengan Visual Terbaik Y50, Siap Antar Sampai Rumah

Baca: Bacaan Doa setelah Salat Tarawih dan Witir, Lengkap dengan Huruf Arab, Latin, dan Terjemahan

“Kami yang berdinas di lingkungan TNI mempunyai mekanisme hukum dan peradilan militer sendiri. Apabila ada anggota TNI yang bersalah maka akan kami proses sesuai hukum yang berlaku di lingkungan militer bukan di Peradilan Umum," kata Herman dalam keterangan resmi yang disampaikan Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel CPL Eko Daryanto pada Jumat (24/2/2020).

Terkait dengan lama proses investigasinya, Herman mengatakan semua tergatung prosedur.

“Beberapa kejadian yang melibatkan oknum anggota TNI, kita dari Kodam XVII/Cenderawasih sudah menurunkan TIM investigasi untuk mengungkap kebenarannya. Tentunya investigasi tersebut juga membutuhkan waktu, tidak bisa diburu-buru agar hasilnya maksimal,” kata Herman.

Ia pun mempersilakan Komnas HAM berkoordinasi dengan Kodam XVII Cenderawasih terkait hal tersebut.

"Silahkan Komnas Ham berkoordinasi dengan Kodam XVII/Cenderawasih untuk mengetahui sejauh mana langkah yang diambil oleh Kodam dalam menyelesaikan kasus tersebut, percayakan kepada Pangdam sesuai dengan Tupoksinya untuk menyelesaikan masalah tersebut," kata Herman.

Pertemuan dengan Frits tersebut dimaksudkan untuk membahas beberapa kejadian akhir-akhir ini di wilayah Papua yang melibatkan oknum anggota TNI.

Dalam pertemuan tersebut Frits menanyakan beberapa hal penting terkait beberapa insiden yang menimbulkan korban.

“Saya selaku Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua datang bersama rombongan untuk berdialog secara langsung dengan bapak Pangdam terkait beberapa kejadian di Papua yang melibatkan oknum anggota TNI,”kata Fritz.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyayangkan kekerasan yang terjadi di Papua dalam beberapa waktu ini.

Menurutnya, pemerintah terus melakukan berbagai upaya penegakan hukum dan investigasi atas tiga peristiwa kekerasan di Papua tersebut.

“Sangat disayangkan, di tengah penanganan wabah COVID-19, terjadi insiden hingga menimbulkan korban rakyat sipil, ” kata Moeldoko melalui siaran persnya, Jumat (17/4/2020).

Moeldoko meminta semua pihak di Papua menahan diri dengan tidak melakukan hal-hal yang memperkeruh suasana.

Semua pihak diharapkan lebih memfokuskan pada kerja-kerja menjaga perdamaian, pembangunan kesejahteraan, dan mengatasi penyebaran COVID-19 di Papua.

Pemerintah Pusat melakukan berbagai upaya untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Papua.

Pemerintah tidak mengharapkan terjadinya peristiwa kekerasan di Papua.

Penugasan TNI dan Polri di Papua dalam rangka mengawal kedaulatan negara, khususnya mencermati aktifnya kembali Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Selain itu aparat bertugas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat dari berbagai gangguan.

"Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki situasi ini," tuturnya.

Seperti diketahui, telah terjadi tiga insiden yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Dua diantara insiden tersebut diduga melibatkan oknum anggota TNI.

Peristiwa pertama yakni jatuhnya korban tiga anggota Polri meninggal akibat salah paham dengan anggota TNI di Kabupaten Mamberamo Raya, Minggu 12 April 2020.

Sebanyak tiga anggota polri meninggal dunia dan dua mengalami luka tembak.

Korban meninggal yaitu Briptu Marcelino Rumaikewi, Bripda Yosias Dibangga, dan Briptu Alexander Ndun.

Ketiganya anggota Polres Mamberamo Raya.

Sedangkan, yang mengalami luka-lka yaitu Bripka Alva Titaley anggota Reskrim Polsek Mamteng, dan Brigpol Robert Marien anggota SPKT.

Kemudian insiden kedua mengakibatkan tewasnya dua warga sipil di Timika, Senin 13 April.

Korban bernama Eden Armando Bebari (20) dan Roni Wandik (23).

Peristiwa di Papua ini menjadi sorotan, karena menyebabkan tewasnya dua warga sipil.

Peristiwa-peristiwa tersebut telah meningkatkan ketegangan di Papua.

Pemerintah telah melakukan langkah-langkah penindakan.

Terkait tindakan terhadap peristiwa tewasnya 3 anggota Polri telah dilakukan penarikan 28 personel TNI terkait untuk menjalani pemeriksaan oleh POM Dam Cenderawasih di Jayapura

Sedangkan terhadap peristiwa tewasnya 2 warga sipil di Timika, Pangdam Cenderawasih telah menjelaskan akan melakukan investigasi, dilanjutkan penyidikan dan penegakan hukum.

Kapolda dan Pangdam telah mengunjungi keluarga korban dan membantu korban dalam seluruh proses pemakaman.

Moeldoko menyayangkan opini yang berkembang, menyebut peristiwa itu akibat aparat TNI yang tidak profesional.

Padahal, selama ini TNI telah melakukan berbagai peran yang sangat positif dalam mendukung pembangunan kesejahteraan di Papua.

Di antaranya gerakan imunisasi di Asmat, imunisasi polio di Yahukimo dan daerah lainnya, mendukung kegiatan pembangunan desa, dan lain-lain.