TAG
Peradilan Militer
Berita
Foto (1)
-
Hakim MK: UU Peradilan Militer Perlu Dirombak Guna Pemisahan Kewenangan Pidana Prajurit TNI
Perkara ini dimohonkan oleh dua orang warga negara yang merupakan keluarga dari korban tewas oleh anggota TNI.
-
Keluarga Korban Tewas oleh Oknum TNI Uji UU Peradilan Militer, Hakim MK Soroti Kekosongan Hukum
Enny menjelaskan ihwal ada kekhawatiran jika auditor militer dan perwira penyerah perkara tidak sependapat.
-
Tewas oleh Oknum TNI, Keluarga Korban Uji Pasal Peradilan Militer ke MK
Keluarga korban meninggal akibat tindak pidana anggota TNI ajukan pengujian Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ke MK.
-
Dua Korban Kekerasan Oknum TNI Ajukan Uji Materiil UU Peradilan Militer ke MK
Dua korban kekerasan yang diduga melibatkan anggota TNI mengajukan permohonan uji materiil UU Peradilan Militer ke Mahkamah Konstitusi.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Reformasi Peradilan Militer agar Sejalan dengan Demokrasi
Koalisi menyoroti masih adanya kewenangan peradilan militer untuk mengadili tindak pidana umum yang dilakukan anggota TNI.
-
Imparsial: Reformasi Peradilan Militer Penting untuk Menegakkan Kesetaraan di Hadapan Hukum
Al Araf, Peneliti Senior Imparsial sekaligus Ketua Centra Initiative, menyoroti persoalan serius dalam sistem negara hukum yang belum tuntas.
-
Urgensi Reformasi Peradilan Militer, Al Araf Singgung Kasus Kematian Prada Lucky
Al Araf menyoroti kasus kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo akibat kekerasan di lingkungan satuan TNI.
-
Kekerasan oleh Oknum TNI: Mengapa Revisi UU Peradilan Militer Tak Bisa Ditunda Lagi
Kekerasan oleh oknum TNI kembali terjadi. Reformasi Peradilan Militer jadi tuntutan mendesak demi keadilan dan akuntabilitas.
-
Usulan Revisi KUHAP: Anggota TNI Pelaku Kekerasan Seksual Diadili di Peradilan Umum
Vonis ringan bagi pelaku kekerasan seksual dari unsur TNI jadi sorotan. LBH APIK desak revisi KUHAP agar pelaku diadili di peradilan umum
-
Amnesty International Minta Pemerintah Revisi UU Peradilan Militer usai Kasus Penembakan Bos Rental
Amnesty International menilai revisi UU Peradilan Militer ini berguna agar pengadilan militer tidak lagi dibebani oleh kasus-kasus pidana umum.
-
Penembakan Bos Rental Mobil, Amnesty International Nilai Jadi Momentum Revisi UU Peradilan Militer
Vonis 3 anggota TNI AL dalam kasus penembakan bos rental mobil di Tangerang harus jadi momentum reformasi sistem peradilan militer.
-
Oknum TNI Tembak Polisi di Lampung, Amnesty International Desak Reformasi Sistem Peradilan Militer
Sistem peradilan militer perlu direformasi karena pembunuhan di luar hukum oleh aparat terus terjadi seakan tidak mengenal kata henti
-
Kasus Pembunuhan Berencana, Berkas Perkara Praka RM Diserahkan ke Pengadilan Militer
Berkas perkara tersebut diserahkan Oditurat Militer II-07 Jakarta Lettu Chk Citra Manurung SH.
-
Gugatan Usia Pensiun TNI di MK, Hakim Peradilan Militer Ikut Jadi Pemohon
Dengan demikian, Brigjen TNI Marwan Suliandi menambah daftar pemohon menjadi tujuh orang.
-
Imparsial dan PBHI Kembali Ingatkan Pentingnya Reformasi Peradilan Militer
Dalam diskusi kali ini. PBHI dan Imparsial kembali menyuarakan pentingnya reformasi peradilan militer.
-
Panglima TNI Tegaskan Proses Hukum Puspom TNI dalam Kasus Dugaan Suap Eks Kabasarnas Sesuai UU
Panglima TNI Yudo Margono menegaskan proses hukum yang dilakukan TNI kepada prajurit bukan didasarkan pada permintaan TNI.
-
Kasus Suap di Basarnas, Mahfud MD Jelaskan Alasan Prajurit TNI Harus Diadili di Peradilan Militer
Mahfud MD menjelaskan mengapa prajurit TNI harus diadili di peradilan militer dalam kasus dugaan korupsi d Basarnas.
-
Proses Hukum Kepala Basarnas Masuk ke Peradilan Militer, Pakar Sebut Tidak Transparan
Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti merespon soal peradilan militer yang akan menangani kasus dugaan korupsi Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi
-
Mahfud MD Percaya Peradilan Militer Bisa Tangani Kasus Korupsi Kabasarnas
menurut Mahfud, terpenting sekarang adalah masalah korupsi substansinya sudah diinformasikan dan dikordinasikan sebelumnya kepada TNI.
-
Pengamat Sebut Revisi UU TNI Justru Berpotensi Timbulkan Problematika Baru
Sementara itu peneliti senior Centra Initiative Swandaru menyoroti agenda reformasi sektor keamanan yang belum selesai hingga saat ini.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved