Breaking News:

Amnesty International Soroti Telegram Kapolri: Isinya Bisa Langgar Kemerdekaan Berpendapat

Amnesty Internasional Indonesia menyatakan, setidaknya ada 52 kasus yang dikategorikan pelanggaran kemerdekaan berpendapat.

Rizal Bomantama/Tribunnews.com
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Amnesty International Indonesia menyoroti telegram Kapolri Jenderal Idham Azis berkaitan penegakan hukum selama masa pandemi Covid-19.

Surat Telegram Kapolri yang berisi pedoman pelaksanaan tugas fungsi reskrim terkait kejahatan yang terjadi di ruang siber dan penegakan hukumnya selama masa wabah Covid-19 ditengarai bisa melanggar hak asasi manusia (HAM). Khususnya terkait kemerdekaan menyampaikan pendapat.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam Webinar "Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia," yang ditayangkan di Channel Youtube Amnesty Internasional Indonesia, Minggu (10/5/2020).

Baca: Unboxing Samsung Galaxy A31, Partner Seru untuk Bikin Konten-konten Live

"Masalah informasi yaitu kemerdekaan menyampaikan pendapat ini secara khusus kami soroti berkaitan dengan keputusan terbaru dari Kapolri," ujar Usman Hamid.

Baca: Luhut: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi Ketiga se-Asia

"Telegram yang menginstruksikan penggunaan langkah-langkah hukum terhadap orang-orang yang dianggap atau mengkritik pemerintah atau menyebarkan Informasi yang tidak benar dalam posisi meminta agar pemerintah tidak melakukan itu," ujar Usman Hamid.

Baca: Pola Makan Berbahan Nabati Bantu Cegah dan Obati Ragam Penyakit Berbahaya

Amnesty Internasional Indonesia menyatakan, setidaknya ada 52 kasus yang dikategorikan pelanggaran kemerdekaan berpendapat.

Itu sudah diverifikasi oleh Amnersty Internasional Indonesia ke lapangan.

Baca: Barack Obama: Cara Presiden Trump Tangani Pandemi Corona Sangat Berantakan

Dia mencontohkan, penahanan tiga mahasiswa Malang, yakni M. Alfian Aris Subakti, Achmad Fitron Fernanda Eka Arifin dan Saka Ridho April yang ditangkap oleh Polisi pada Minggu (19/4/2020) lalu.

Tuduhan aksi vandalisme terhadap ketiga mahasiswa itu dinilai tak berdasar secara hukum.

Sebab aksi mereka merupakan bentuk aspirasi warga negara.

Halaman
123
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved