Senin, 8 September 2025

Virus Corona

Jokowi Berharap Bansos Jangkau 55 Persen Penduduk Kurang Mampu Hingga Terdampak Corona

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan 55 persen penduduk mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Tangkap layar channel YouTube KompasTV
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan 55 persen penduduk mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Jokowi menyebut, bansos itu nantinya akan diserahkan baik kepada golongan kurang mampu maupun warga yang terdampak virus corona (Covid-19).

Hal itu disampaikan Jokowi saat meninjau penyerahan bantuan tunai kepada Keluarga Pemerima Manfaat (KPM) di Kantor Pos IR H Juanda, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020).

Baca: ‎Kompolnas Harapkan Pejabat yang Hadiri Sertijab di Rutapama Mabes Polri Segera Lakukan Tes Covid-19

Baca: Resep Membuat Nastar Keju Nanas Anti Gagal untuk Lebaran, Ternyata Ini Rahasianya

Baca: Gejalanya Mirip, Ini Beda Sesak Napas Akibat Covid-19 dan Serangan Jantung

"Bansos yang telah diberikan pada masyarakat memang sangat banyak. Ada PKH, kemudian kartu sembako, kemudian ada bantuan sosial tunai, kemudian ada BPNT, ada BLT desa, banyak sekali. Sehingga kita harap bisa menjangkau kurang lebih 55 persen dari penduduk kita, baik itu yang kurang mampu maupun yang terkena dampak pandemi Covid," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan bahwa bansos tunai kepada keluarga penerima manfaat belum seluruhnya selesai 100 persen

Selain itu, Kepala Negara juga mengecek terkait bantuan langsung tunai (BLT) Desa yang baru diterima sekitar 10 persen keluarga penerima manfaat.

"Memang tahap pertama belum 100 persen selesai, di sini hari terakhir sudah selesai. Tempat-tempat lain yang saya cek misalnya BLT desa baru yang diterima masyarakat kurang lebih 10 persen," ucap Jokowi.

Presiden juga meminta warga yang belum mendapat informasi akan ada bansos segera menanyakan kepada perangkat desa baik di tingkat RT/RW maupun kepala desa.

"Mohon masyarakat masih menunggu, menanyakan kepada aparat desa, baik RT/RW maupun kepala desa," jelasnya.

Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan