Selasa, 2 September 2025

Kata Sri Mulyani soal Usulan Cetak Uang, Sebut Penumpang Gelap hingga Menkeu Pelit

Menteri Keuangan,Sri Mulyani, menganggap tidak perlu menerapkan langkah pencetakan uang di tengah keterbatasan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

hai.grid.id
Ilustrasi Uang- Kata Sri Mulyani soal Usulan Cetak Uang, Sebut Penumpang Gelap hingga Menkeu Pelit Bagus 

Menkeu Pelit

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemerintah membebaskan pajak kepada karyawan yang bergaji Rp 16 juta ke bawah dan menanggung pajak karyawan yang berpenghasilan hingga Rp 200 juta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemerintah membebaskan pajak kepada karyawan yang bergaji Rp 16 juta ke bawah dan menanggung pajak karyawan yang berpenghasilan hingga Rp 200 juta. (TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN)

Lantas dia menguraikan yang telah dilakukan Pemerintah.

Kebijakan yang dimaksud contohnya adalah Bansos.

"Kita lihat di mana lokasinya, Pemda pakai apa, Pemerintah Pusat pakai apa, jalurnya apakah pakai dana desa apakah PKH apa pakai Kartu Sembako," terang dia.

"Itu semua kita berlakukan terus menerus, poerbaikan berdasarkan input-input yang berdasar dari masyarakat dan kementerian."

Selanjutnya, Sri Mulyani menjawab pertanyaan Rosi mengenai langkahnya yang dianggap pelit oleh masyarakat terkait anggaran corona.

"Tapi menteri keuangan disebut pelit itu adalah sesuatu yang bagus, karena kalau anda punya menteri keuangan yang ogal-ogalan, anda semua deg-degan,"  ujarnya.

"Jangan lupa itu bukan duit menteri keuangan, itu duit rakyat, jadi justru berterimakasih."

Lihat videonya mulai menit 4.55:

Dampak Buruk Cetak Uang

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menyayangkan usulan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang meminta Bank Indonesia (BI) untuk mencetak banyak uang demi menangani dampak virus corona (Covid-19).

Menurutnya, harus ada sejumlah kajian yang harus dilakukan terkait dampak dari penerbitan rupiah ini jika usulan Banggar 'dikabulkan'.

Mulai dari dampak ke inflasi hingga dampaknya ke pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Jadi harus ada kajian terkait dampak ke inflasi, dampak ke stabilitas rupiah, kemudian juga ke sektor riil, pertumbuhan ekonomi, sampai ke serapan tenaga kerja," ujar Bhima, kepada Tribunnews, Jumat (8/5/2020).

Menurut Bhima, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini pun tidak dalam kondisi yang baik.

Baca: Ekonom Ingatkan Potensi Hyper Inflasi Jika BI Kabulkan Usulan Banggar DPR Cetak Uang Rp 600 T

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan