Virus Corona
Hadapi Pandemi Covid-19, PSI Sarankan Ada Penyegaran Kabinet Indonesia Maju
Penyegaran susunan kabinet melalui reshuffle diperkukan untuk mengganti para menteri yang bekerja lambat dan lambat beradaptasi dengan situasi krisis
Penulis:
Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor:
Imanuel Nicolas Manafe
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengingatkan pentingnya meningkatkan keseriusan menghadapi dampak dari pandemi virus corona atau Covid-19.
"Kita perlu memikirkan langkah cepat mengantisipasi masalah yang ada di depan mata. Tantangan yang semakin besar yang membutuhkan tidak hanya kerja keras, tapi juga kompetensi dan keberanian mengambil keputusan di tengah krisis," jelas Koordinator Juru Bicara DPP PSI, Dara Nasution dalam keterangannya, Senin (18/5/2020).
Baca: Kasus Daging Babi Disulap Jadi Daging Sapi Ditemukan di Tangerang, Pedagang Diamankan
Dalam konteks itu, PSI menyarankan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi perlu menyegarkan kabinet demi memastikan Indonesia bisa selamat keluar dari krisis akibat pandemi.
Penyegaran susunan kabinet melalui reshuffle diperkukan untuk mengganti para menteri yang bekerja lambat dan lambat beradaptasi dengan situasi krisis.
"Bekerja di tengah pandemi memerlukan darah segar, orang-orang muda yang tidak hanya kompeten, tapi juga bersedia bekerja keras termasuk berani turun ke lapangan di tengah pandemi," ucapnya.
PSI menyadari, penyegaran kabinet adalah hak prerogatif presiden. Sebagai pemegang mandat rakyat hak ini melekat pada Presiden Jokowi.
Melihat besarnya masalah yang ditimbulkan wabah covid-19 ini, PSI menilai penyegaran kabinet perlu direkomendasikan kepada presiden guna menghadapi tantangan baru.
Baca: Angkasa Pura II Siapkan Protokol Baru Antisipasi Skenario New Normal
Apalagi belakangan, mulai muncul suara-suara ketidakpuasan dari masyarakat atas kinerja sejumlah menteri dalam menangani pandemi.
"Penyegaran kabinet perlu dilakukan untuk memastikan Indonesia siap menghadapi tantangan baru sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap para menteri yang berkinerja buruk dalam merumuskan dan mengeksekusi kebijakan mengatasi pandemi," katanya.