Pilkada 2020 Tetap Akan Digelar, Ada 40 Daerah Zona Merah Covid-19, Anggarannya Rp 4,77 Triliun

Hugua mengatakan adanya pandemi Covid-19 berdampak kepada seluruh sektor. Ia meminta Sri Mulyani untuk juga memikirkan adanya stimulus dalam bidang politik atau demokrasi.

"Kalau di sektor ekonomi ada yang namanya stimulus ekonomi, kalau di sosial ada yang namanya stimulus sosial atau bantuan sosial dan seterusnya. Tidak juga kah berpikir stimulus politik atau stimulus demokrasi? benar dari teman-teman saya yang dikatakan tadi bahwa ini menyangkut masalah kepemimpinan," kata Hugua.

Hugua mengatakan semua pihak harus mendukung penyelenggaraan pilkada serentak 2020.

Dukungan itu penting agar menciptakan pilkada yang berkualitas meski digelar di tengah pandemi Covid-19.

Dengan begitu, output atau hasil yang dicapai juga diharapkan mampu menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas.

"Salah memilih memimpin daerah ini masalah demokrasi dan ini masalah. Tidak ada ekonomi tidak ada kamtibmas kalau salah memilih pemimpin karena kualitasnya rendah oleh karena Pilkada yang tidak benar," ujarnya.

"Oleh karena itu maka saya minta kepada Ibu Menteri Keuangan tidak ada alasan untuk tidak ada anggaran," tambah Hugua.

Zona Merah

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta penyelenggara pilkada mengetahui dan memahami detil daerah yang rawan penyebaran Covid-19.

Dalam mengukur tingkat penularan virus suatu daerah Gugus Tugas membaginya berdasarkan zonasi.

Terdapat empat zonasi yakni merah yaitu zona risiko penularan tinggi, orange yakni zona risiko sedang, kuning zona risiko rendah, dan hijau zona tidak terdampak.

"Mohon kiranya penyelenggara Pilkada untuk bisa mengetahui secara detail daerah mana saja yang menjadi zona hijau, kuning, orange, dan merah," ujar Doni.

Dari 9 provinsi dan 261 Kabupaten atau kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020
menurutnya terdapat 43 daerah tidak terdampak (hijau), 72 daerah memiliki risiko ringan (kuning), 99 daerah berisiko sedang (orange), dan 40 daerah berisiko tinggi (merah)penularan Covid-19.

"Data ini bapak pimpinan akan berkembang terus setiap minggu oleh karenanya besar harapan kami seluruh penyelenggara bisa mengikuti perkembangan yang ada," katanya.

Pihaknya menurut Doni bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan akan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Pilkada pada 9 Desember nanti.

Termasuk dalam pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) pada penyelenggaraan Pilkada.

"Dengan adanya Pilkada serentak dan melibatkan banyak pihak maka APD dan pendukung lainnya harus disiapkan lebih banyak lagi. Kami mohon arahan Menkeu untuk sumber pendanaannya kira-kira gunakan sumber dana yang mana," pungkasnya. (Tribun Network/fik/mam/wly).