Kartu Pra Kerja
Kaji Temuan KPK Soal Biaya Miliaran yang Tak Efisien, Program Kartu Prakerja Evaluasi Besar-besaran
Kartu Prakerja mengalami evaluasi besar-besaran, terlebih saat KPK menemukan ada beberapa masalah, seperti anggaran milyaran yang tidak efisien.
Penulis:
Inza Maliana
Editor:
Tiara Shelavie
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Akhir-akhir ini, program kartu andalan Presiden Joko Widodo, Pra Kerja, kembali menuai sorotan.
Program tersebut kembali mendapat kritik dari jajaran lembaga pemerintahan.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian terkait program Kartu Prakerja.
Mereka menilai program tersebut memiliki empat aspek masalah dalam pelaksanaannya.
Mulai dari proses pendaftaran dan fitur face recognition atau pengenal wajah, dengan anggaran Rp 30.8 miliar yang dianggap tidak efisien.
KPK pun menemukan fakta, kemitraan platform digital dinilai tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan diduga berunsur konflik kepentingan.
Baca: Polemik Kartu Prakerja: Ada Potensi Kerugian Negara Hingga Respons Istana
Lantas bagaimana kata pihak pengelola program Kartu Prakerja?
Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja M. Rudy Salahuddin memberikan tanggapannya.
Rudy mengaku mengapresiasi masukan, saran dan kritik dari berbagai pihak terkait program Kartu Prakerja.
Ia juga tengah melakukan evaluasi besar-besaran terkait pelaksanaan program ini.
Langkah ini dilakukan demi menjamin supaya program Kartu Prakerja benar-benar menyentuh lapisan masyarakat yang membutuhkan dan belum tersentuh oleh jenis program pengaman sosial lainnya.
"Komite juga sangat mengapresiasi masukan, saran dan kritik dari publik, individu, media, masyarakat sipil hingga institusi, kementerian, dan semua lembaga lainnya."
"Masukan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan Program Kartu Pra Kerja agar dapat diimplementasikan dengan semakin baik lagi," kata Rudy Salahuddin di Jakarta, dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Senin (22/6/2020).
Baca: Kartu Prakerja Bermasalah, Wakil Ketua MPR: Jalankan Rekomendasi KPK
Rudy menambahkan, seiring dengan perkembangan situasi pandemi Covid-19 dan upaya percepatan penanganannya yang mulai memasuki fase kenormalan baru, maka evaluasi terhadap Program Kartu Pra Kerja yang dilaksanakan saat ini sudah tepat.
"Supaya pada saat pembukaan gelombang empat dibuka dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional," tambah Rudy.
Sampai saat ini, telah dilaksanakan tiga gelombang program Kartu Pra Kerja dengan jumlah pendaftar yang telah mencapai 11,2 juta.
Jumlah tersebut terdiri dari 513 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dan sudah terpilih sebanyak 680.918 peserta.
Baca: 89 Persen Pelatihan Prakerja Tak Berbayar, Kemitraan Startup Disebut Sarat Konflik Kepentingan
Sesuai arahan Presiden Jokowi untuk memprioritaskan mereka yang penghidupannya terdampak pandemi Covid-19, maka komposisi peserta adalah sebagai berikut:
- Pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 392.338 (58%)
- Pencari kerja sebesar 244.531 (35%)
- Pelaku UMKM sebanyak 7.396 (1%)
- Pekerja yang masih bekerja atau dirumahkan sebesar 36.653 (6%).
Jumlah peserta yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 573.080 peserta.
Mereka memilih 1.222 jenis pelatihan, antara lain keterampilan bahasa asing terutama bahasa Inggris, keterampilan berwirausaha, pemasaran dan konten digital, bisnis kuliner, Microsoft Office dan banyak lainnya.
Baca: KPK Sebut Pelatihan Program Kartu Prakerja Berpotensi Merugikan Negara
Kemudian, sebesar 477.971 peserta telah menuntaskan paling tidak satu pelatihan dan menerima sertifikat.
Peserta yang telah menerima insentif adalah sebanyak 361.209 peserta yang berjumlah total Rp216.725 miliar.
Modul-modul pelatihan Kartu Pra Kerja dibuat sangat beragam berdasarkan tingkat kemudahan dan jenjang kompleksitas untuk menyesuaikan dengan latar belakang pendidikan, profesi, sebaran geografis dan minat peserta yang beragam.
Sampai saat ini terdapat 3.805 jenis pelatihan dalam ekosistem Kartu Pra Kerja.
Tujuan dibentuknya Program Kartu Pra Kerja awalnya adalah untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas dan daya saing angkatan kerja, tetapi dalam proses penyusunannya, terjadi situasi kedaruratan yakni pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan negara lain.
Baca: Ekonom: Pelatihan Kartu Prakerja Bisa Fokus pada Peningkatan Kompetensi Masyarakat
Kondisi itu membuat semua kebijakan, program dan kegiatan pemerintah perlu disesuaikan, termasuk dengan program Kartu Pra Kerja.
Fokus program tertuang ke dalam dua dimensi, yaitu pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang dapat mencegah terjadinya penularan virus corona dan bagian dari mengantisipasi dampak yang ditimbulkannya, khususnya aspek sosial dan ekonomi.
Oleh karena itu, program Kartu Pra Kerja pun sepenuhnya dilakukan secara daring (online) dan komposisi bantuan didominasi oleh aspek bantuan sosial (bansos), yang kemudian oleh Presiden RI Joko Widodo disebut menjadi semi-bansos.
(Tribunnews.com/Maliana)
