Pilkada Serentak Saat Pandemi Disebut Untungkan Petahana, Ketua Komisi II DPR: Sekarang Kebalikannya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menemukan isu menarik di tengah persiapan perhelatan Pilkada Serentak yang akan digelar 9 Desember 2020.

Doli mengatakan sekitar dua hingga tiga bulan yang lalu ada pandangan petahana akan diuntungkan jika Pilkada Serentak digelar di masa pandemi.

"Ada yang menarik. Ada perubahan terhadap pandangan ini. Kalau 2-3 bulan yang lalu, banyak orang berpandangan bahwa kalau Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan di masa pandemi maka yang diuntungkan adalah petahana," ujar Doli, dalam diskusi online 'Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Peran Partai Politik dan Pilkada Serentak', Sabtu (27/6/2020).

Baca: Tantangan Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi: Pemerintah Terlanjur Sampaikan #dirumahsaja

Doli mengaku saat itu dirinya sudah membantah isu tersebut.

Menurutnya tidak otomatis dalam pelaksanaan Pilkada Serentak yang diuntungkan adalah pihak petahana.

Isu tersebut muncul karena adanya beberapa kepala daerah yang mencoba melabelisasi bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat dengan nama mereka sendiri.

"Tetapi pada saat itu juga tidak ada yang tidak ketahuan. Semua ketahuan. Semua termonitor oleh Bawaslu," kata dia.

Baca: Ketua Komisi II DPR Berharap Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2020 Mendekati Tahun 2019

"Dan masyarakat kita tidak bisa disebut masyarakat yang tidak melek politik. Masyarakat kita juga tahu modus itu. Jadi justru itu menjadi backfire terhadap calon petahana yang mencoba bermain-main dengan fasilitas negara atau pemerintah," imbuhnya.

Politikus Golkar tersebut mengatakan pandangan itu saat ini justru berubah.

Dengan banyak yang menyebut pelaksanaan Pilkada Serentak di tengah pandemi justru tidak menguntungkan kubu petahana.

Baca: Jatim Tertinggi Kasus Corona di Indonesia, Tito Karnavian Optimis Pilkada Serentak Berjalan Baik

Bahkan, Doli menyinggung pernyataan kontroversial dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Tito menyatakan kepala daerah yang tidak mampu menangani masalah Covid-19 di daerahnya, maka lebih baik tidak kembali mencalonkan diri dalam pilkada.

"Artinya saya hanya ingin menyampaikan dalam posisi pandemi, baik petahana maupun non petahana posisinya equal. Kenapa equal? Karena tidak semua orang punya kemampuan leadership di masa krisis seperti ini. Ada pemimpin yang kuat dalam masa normal, tetapi belum tentu kuat di masa krisis, atau sebaliknya seperti itu," ungkapnya.

Selain itu, para calon kepala daerah akan mengusung tema yang sama di masa pandemi Covid-19.

Berbeda dengan masa-masa sebelumnya, dimana para kandidat memiliki variasi tema kampanye seperti pendidikan, infrastruktur, ekonomi hingga kesehatan.