Breaking News:

Kinerja Menteri Jokowi

Arief Poyuono: Jokowi Tahu Menteri Mana yang Lelet Kerjanya dan Tak Punya Sense of Crisis

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin melakukan reshuffle kabinet.

Tribunnews/JEPRIMA
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono saat ditemui tim Tribunnews.com di Kawasan Bekasi, Jawa Barat, Selasa (12/5/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin melakukan reshuffle kabinet.

"Kalau siapa yang layak direshuffle saya pikir Pak Jokowi sudah tahu, menteri-menteri mana yang lelet kerjanya dan tidak punya sense of crisis saat terjadinya dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional, keadaan sosial masyarakat, serta PHK buruh," kata Arief Poyuono kepada wartawan, Senin (29/6/2020).

Menurutnya, bekerja dengan tipe kepemimpinan Jokowi paling menyenangkan bagi para menteri, di mana Jokowi itu seorang yang berani mengambil risiko apapun untuk kepentingan rakyat dan negara.

Baca: Jokowi Ancam Lakukan Reshuffle, Politikus PAN: Presiden Merasakan Ada yang Tidak Beres di Kabinet

Arief Poyuono mencontohkan Jokowi yang menawarkan kebijakan berupa Perppu maupun Perpres jika ada hambatan terhadap penanganan Covid-19, untuk menyelamatkan ekonomi kecil dan ancaman buruh yang mengalami PHK serta menciptakan pertahanan kesehatan (health security) bagi ancaman pandemi.

"Tapi memang sangat di sayangkan banyak menteri dan pimpinan lembaga dalam menghadapi pandemi tidak banyak melakukan tindakan atau kebijakan extraordinary sehingga berdampak bagi tingkat kesejahteraan masyarakat, perekonomian nasional dan health security bagi masyarakat," ujarnya.

Baca: Jengkel dengan Kinerja Para Menteri di Tengah Krisis Pandemi, Jokowi: Nggak Ada Progress Signifikan

Terkait pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi akan mengalami minus pertumbuhan, Arief menilai instrumen untuk mencegah minus pertumbuhan ekonomi, seperti belanja pemerintah untuk bansos sangat lamban dan belum mencapai 100 persen.

Begitu pula belanja alat kesehatan dan alat pelindung diri juga sangat sedikit dan terlambat.

"Begitu juga realisasi dana penyelamatan ekonomi nasional akibat Covid terutama untuk sektor UMKM, penyelamatan kredit macet korporasi akibat PSBB juga tak kunjung dieksekusi. Padahal daya tahan pengusaha dan korporasi yang sehat itu hanya 4 bulanan untuk bisa tutup dan tetap mengaji pegawainya," ucapnya.

Baca: Luapan Kejengkelan Jokowi Akan Kerja Menteri, Singgung Anggaran Kesehatan Hingga Ancaman Reshuffle

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

Halaman
123
Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved