Breaking News:

DKPP Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Ketua dan Komisioner KPU RI

DKPP akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 60-PKE-DKPP/VI/2020.

Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Ilustrasi sidang DKPP. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 60-PKE-DKPP/VI/2020, Rabu (1/7/2020).

Perkara ini diadukan Emanuel Eka.

Emanuel mengadukan enam penyelenggara pemilu, yang terdiri dari lima penyelenggara pemilu dari KPU RI dan seorang penyelenggara pemilu dari KPU Kabupaten Sumba Barat Daya.

Baca: DKPP: Jangan Sampai Pilkada Menjadi Cluster Penyebaran Covid-19

Lima penyelenggara dari KPU RI yang menjadi Teradu dalam perkara ini adalah Arief Budiman (Ketua), Pramono Ubaid Tanthowi, Ilham Saputra, Viryan dan Hasyim Asy’ari. Secara berurutan, kelimanya berstatus sebagai Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V.

Sedangkan satu Teradu lainnya adalah Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, Hyronimus Malelak, yang berstatus sebagai Teradu VI.

Baca: Mendagri Hadiri Peringatan Hari Lahir DKPP Lewat Video Conference

Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan.

“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” kata dia dalam keterangannya, Rabu (1/7/2020).

Sesuai Surat Keputusan (SK) 016/SK/K.DKPP/SET.03/V/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan DKPP Secara Virtual pada Masa Darurat Penanganan Pandemi Covid-19, sidang akan dilakukan secara virtual dengan Ketua Majelis berada di Ruang Sidang DKPP di Jakarta dan para pihak berada di daerah mereka masing-masing.

“Sehari sebelum pelaksanaan sidang, DKPP akan mengajak semua pihak untuk melakukan uji coba sidang virtual untuk meminimalisir hambatan teknis saat sidang nanti,” jelas Bernad.

Baca: DKPP: Pemerintah Daerah Harus Dukung Pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved