Kamis, 16 April 2026

Pilkada Serentak 2020

Mendagri Minta Pemda Percepat Pencairan Dana untuk Pilkada Serentak 2020

Menurut Mendagri, pemda harus mengirimkan 100 persen dana pilkada ke rekening KPU, Bawaslu, maupun aparat keamanan daerah paling lambat 15 Juli 2020.

DOK. KEMENDAGRI
Mendagri Tito Karnavian. 

"Begitu saya melihat data di Maluku utara, tidak apa-apa biar saja wartawan catat itu, saya terus terang prihatin, Maluku Utara ini merahnya banyak banget. Bayangkan yang 100 persen itu hanya 1 untuk KPU dan Bawaslu. Untuk aparat keamanannya baru 35 persen," ungkap Mendagri dalam keterangannya, Kamis (9/7/2020).

Saat itu diterangkan Mendagri memberi sambutan di acara Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Maluku Utara dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 yang digelar di Ternate, Maluku Utara.

Baca: Alasan Prabowo Tolak Berkoalisi dengan Golkar di Pilkada Sulut: Sudah Komitmen dengan PDIP

Pada 15 Juli 2020 akan akan dilakukan tahapan pemutakhiran data pemilih dimana tahapan ini merupakan tahapan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pada tahapan ini, petugas KPU secara door to door akan melakukan pemutakhiran.

Baca: AHY dan Cak Imin Bertemu, Bahas Politik Parlemen, Penanganan Covid-19 hingga Pilkada

Protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat dan petugas akan memakai alat pelindung diri, sehingga membutuhkan anggaran.

Oleh karena itu, Menteri Tito dengan tegas memerintah daerah yang belum 100 persen mencairkan anggaran Pilkada seperti yang tertuang dalam NPHD, diminta segera mencairkannya.

"Saya mendatangi daerah-daerah yang belum tuntas NPHD-nya, karena untuk semua itu harus pakai uang," ujar Tito

Tito berujar tidak akan lelah mengingatkan daerah yang belum sepenuhnya mencairkan dana untuk penyelenggara segera mencairkannya.

Dirinya sebagai Mendagri, tidak akan bosan mengingatkan daerah yang belum mencairkan anggaran pemilihan secara 100 persen.

"Maka saya muter tadi, saya paling puas dari kemarin 2 hari paling puas melihat Sultra, karena dari 7 daerah, 5 itu sudah 100 persen semua. Yang 2 tinggal dikit lagi," ujarnya.

Ia merasa kecewa karena Maluku Utara masih sedikit yang sudah mencairkan dana Pilkada.

Meski begitu, di Maluku Utara, ada satu daerah yakni Kota Tidore Kepulauan yang pencairan anggaran Pilkadanya cukup baik.

Namun untuk daerah lain, Mendagri menekankan agar segera mencairkannya. (Tribunnews.com/Larasati Dyah/Malvyandie)

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved