Breaking News:

Kasus Djoko Tjandra

Wakil Ketua Komisi III DPR Sebut RDP Kasus Djoko Tjandra Masuk dalam Masa Sidang Mendatang

Sahroni beralasan berdasarkan tata tertib yang ada memang rapat pada masa reses tidak boleh dilaksanakan.

Tribunnews.com/Seno Tri Sulistiyono
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik antara pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi III DPR RI terkait rapat dengar pendapat (RDP) kasus Djoko Tjandra agar digelar pada masa reses terus bergulir.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan rapat tersebut akan digelar pada masa sidang yang akan datang. Dengan kata lain tidak pada masa reses.

"Rapat nanti akan masuk ke masa sidang yang akan datang. Segera, tinggal beberapa hari lagi kok," ujar Sahroni, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (21/7/2020).

Sahroni beralasan berdasarkan tata tertib yang ada memang rapat pada masa reses tidak boleh dilaksanakan.

Baca: Azis Syamsuddin Dilaporkan ke MKD DPR Diduga Langgar Kode Etik Terkait Djoko Tjandra

Meski, kata politikus NasDem itu, mungkin saja bisa ada pengecualian karena atensi luar biasa dari masyarakat terhadap kasus Djoko Tjandra.

"Dengan tata tertib yang ada memang selayaknya tidak dilakukan rapat. Tapi sebenarnya kalaupun dibolehkan rapat terkait Djoko Tjandra ini kan (karena) terkait (atensi) publik yang luar biasa," kata Sahroni.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengatakan, surat izin untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pengawasan terhadap mitra kerja itu telah dikirim ke pimpinan DPR sejak Rabu (15/7/2020).

Menurutnya, surat izin untuk menggelar RDP saat masa reses itu dilayangkan setelah Komisi III DPR menerima dokumen berupa surat jalan buronan Djoko Tjandra dari Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Selasa (14/7/2020).

"Tentunya kami menganggap kasus ini bersifat super urgent sehingga berdasarkan mekanisme Tatib DPR, kami harus meminta izin kepada pimpinan DPR," kata Herman, ketika dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Sayangnya, kata Herman, hingga saat ini surat tersebut masih tertahan di meja Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam. Sementara, Ketua DPR Puan Maharani telah mengizinkan dan menyetujui rencana RDP yang rencananya digelar Selasa (21/7/2020).

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved