Minggu, 10 Agustus 2025

Subsidi Pulsa & Kuota 9 Triliun Rupiah Dinilai Tak Tepat Sasaran, IGI: Harusnya Pikirkan Soal Gawai

Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan Rp 9 triliun untuk pulsa dan data dinilai tak tepat sasaran.

Editor: Citra Agusta Putri Anastasia
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Siswa belajar di bawah kolong rel kereta api Mangga Besar Jakarta Rabu (19/8/2020). Siswa mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan memanfaatkan internet gratis yang disediakan oleh sejumlah donatur. 

TRIBUNNEWS.COM - Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)  mengalokasikan Rp 9 triliun untuk pulsa dan data bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen dinilai tidak tepat sasaran.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Ramli Rahim.

Menurut Ramli, saat ini harga paket data untuk belajar sudah murah dibandingkan sebelumnya.

"Sehingga apa yang dilakukan Kemendikbud kesia-siaan. Analoginya seperti kemarau yang sangat panjang, tidak ada bantuan sama sekali. Begitu sudah musim penghujan, baru bantuan dikucurkan," ungkapnya saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (28/8/2020).

Alokasi anggaran Rp 9 triliun menurut Ramli dapat digunakan untuk keperluan lain.

"Saya pikir kalau pemerintah memang punya duit, angkat guru dong, kasih mereka pendapatan yang layak, itu lebih riil," ujarnya.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Muhammad Ramli Rahim
Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Muhammad Ramli Rahim (Tribun Timur/Amiruddin)

Baca: Bandwidth dan Kualitas Harus Jadi Pertimbangan Kemendikbud untuk Bermitra dengan Operator

Fokus pada Peralatan

Ramli juga mengungkapkan semestinya pemerintah bukan lagi memikirkan pulsa atau paket data, akan tetapi device atau gawai untuk pelajaran jarak jauh (PJJ).

Menurut Ramli, kepemilikan gawai belum merata di seluruh daerah.

"Kemdikbud harusnya punya data daerah yang sangat membutuhkan device itu dimana," ungkapnya.

Ramli memiliki gagasan, hendaknya pemerintah melakukan pengadaan gawai bagi siswa yang membutuhkan.

"Bukan diberikan tapi dipinjamkan, sistemnya seperti perpustakaan zaman dulu, ambil buku di perpustakaan kemudian dikembalikan pada waktunya, atau diperpanjang peminjamannya," ujar Ramli.

Menurut Ramli, keberadaan gawai lebih mendesak untuk saat ini.

"Yang dibutuhkan alatnya, seharusnya pemerintah menggunakan sistem perpustakaan, dipinjamkan kepada yang belum memiliki."

"Kalau kemudian sudah memiliki ya dikembalikan ke sekolah," ungkap Ramli.

Baca: Kemendikbud Beri Bantuan Kuota Internet: Siswa 35 GB, Guru 42 GB, Mahasiswa-Dosen 50 GB Per Bulan

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan