Rabu, 27 Agustus 2025

Pilkada Serentak 2020

Polemik Pernyataan Puan Soal Sumbar dan Pancasila, PKS hingga Sekjen PDIP Angkat Suara

Pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut Sumatera Barat menjadi provinsi mendukung negara Pancasila menuai sorotan berbagai pihak.

Ist
Ketua DPR RI Puan Maharani mengenakan pakaian adat Jambi yakni Tekuluk Bai Bai, saat mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-75 tahun Republik Indonesia, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2020).    

Sampai sekarang pun Mba Puan, masih kelihatan banget orang Minangnya dan kelihatan sekali bagaimana beliau konsisten meneruskan politik keberpihakannya terhadap orang minang baik di kebijakan kepartaian maupun kebijakan di fraksi di DPR RI," imbuhnya.

Arteria menegaskan, baik Puan, Megawati dan alm. Taufik Kiemas selalu menunjukkan keberpihakan kepada orang Minang.

Ia mencontohkan dirinya sendiri yang merupakan orang asli Minang.

Arteria mengatakan dirinya menjadi anggota DPR RI saat ini menunjukkan keberpihakan keluarga Megawati, Taufik Kiemas dan Puan terhadap anak muda asal Minangkabau.

"Saya berasal dari keluarga Masjumi, nenek saya ditangkap Bung Karno karena PRRI. Tapi justru saya direkrut oleh Pak Taufiq, diberikan ruang dan kesempatan untuk berekspresi di partai hingga pada akhirnya diberikan kesempatan untuk menjadi calon anggota legislatif dan pd akhirnya menjadi Anggota DPR terpilih," ujarnya.

2. Lapor Polisi

Baca: PDI-P Diprediksi Menang Mudah di Pilkada Solo, Tapi di Medan dan Surabaya Butuh Perjuangan

Kelompok masyarakat Sumatera Barat yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) berencana membuat laporan ke polisi terkait pernyataan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Pernyataan yang dimaksud adalah Puan berharap Sumatera Barat menjadi provinsi mendukung negara Pancasila.

Perkataan Puan itu tersebut dianggap kontroversi, dan dinilai melukai hati rakyat Minang.

Menanggapi rencana laporan itu, Anggota DPD asal Sumbar Alirman Sori menghargai rencana kelompok masyarakat Sumbar untuk melaporakan Puan.

Alirman menduga, rencana laporan itu lantaran Puan tidak kunjung mengklarifikasi secara langsung dan tidak menyampaikan permohonan maaf atas ucapannya.

"Untuk menghargai prinsip negara hukum, saluran terbaik adalah menempuh cara-cara yang konstitusional, tentu sebaiknya jalur diplomasi," kata Alirman saat dihubungi Tribunnews, Jumat (4/9/2020).

Alirman mengatakan sebagai manusia biasa bisa saja khilaf dalam berucap.

Namun, ia merasa heran Puan tidak juga mengklarifikasi ucapannya saat sudah ramai pemberitaan dan diperbincangkan banyak orang.

Oleh karena itu, Alirman berharap Puan untuk segera memberikan penjelasan langsung.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan