Kasus Djoko Tjandra
Gelar Perkara di KPK Diharapkan Bongkar Skandal Kasus Djoko Tjandra, Siapa Oknum MA yang Urus Fatwa
momentum itu harus dimanfaatkan oleh KPK untuk menggali tiga informasi yang urung terkuak oleh Kepolisian dan Kejagung.
Penulis:
Ilham Rian Pratama
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung dijadwalkan akan melakukan gelar perkara terkait kasus yang menjerat Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (11/9/2020) besok.
Menyikapi gelar perkara esok, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar Kejaksaan Agung dan Kepolisian menghadiri kegiatan yang sudah diagendakan oleh KPK tersebut.
"Dalam gelar perkara tersebut, ICW berharap forum itu tidak hanya sekadar formalitas belaka," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (10/9/2020).
Akan tetapi, menurut Kurnia, momentum itu harus dimanfaatkan oleh KPK untuk menggali tiga informasi yang urung terkuak oleh Kepolisian dan Kejagung.
Diuraikan Kurnia, pertama terkait dengan apakah ada petinggi Kejaksaan Agung yang sebenarnya mengetahui pertemuan antara Pinangki Sirna Malasari dengan Djoko Tjandra.
Kemudian kedua, apa alasan Djoko Tjandra percaya begitu saja dengan Pinangki Sirna Malasari, padahal Pinangki bukan pejabat tinggi di Kejaksaan Agung.
Baca: Jaksa Pinangki Tampil Beda Kenakan Hijab Saat Jalani Pemeriksaan Lanjutan di Kejaksaan Agung
"Ketiga, siapa oknum di Mahkamah Agung yang diduga memfasilitasi pengurusan fatwa untuk Djoko S Tjandra?" sebut Kurnia.
Diketahui, Kejagung dan Bareskrim Polri sedang mengusut skandal Djoko Tjandra yang menyeret sejumlah aparat penegak hukum di internal masing-masing.
Kejaksaan Agung telah menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, pengusaha Andi Irfan Jaya dan Djoko Tjandra sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dan permintaan fatwa di Mahkamah Agung (MA).
Tak hanya Kejaksaan Agung, dalam rentetan skandal Djoko Tjandra, Bareskrim Polri juga sedang mengusut keterlibatan pejabat di internal Korps Bhayangkara.
Bareskrim telah menetapkan mantan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim, Brigjen Prasetijo Utomo, mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte serta Anita Kolopaking selaku pengacara Djoko Tjandra sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait surat jalan dan hapusnya nama Djoko Tjandra dalam daftar red notice Interpol Polri.
