Sekjen PDIP: Kami Beri Sanksi Bagi Anggota Partai Yang Melanggar Protokol Covid-19

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, 
Hasto Kristiyanto mengatakan pilkada harus berjalan di tengah krisis pandemi Covid-19. 

Sebab tidak boleh dibiarkan kepemimpinan daerah yang sudah selesai, menjadi tidak legitimate dalam membuat keputusan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada.

Hal itu disampaikan Hasto dalam webinar Unhan dalam rangka puncak perayaan Hari Perdamaian Dunia, Senin (21/9/2020).

"Bagaimana dengan Pilkada di tengah pandemi? Kuncinya adalah disiplin nasional. Disiplin menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak. PDI Perjuangan sudah mengusulkan kepada KPU, kampanye massa itu benar-benar dibatasi 50 orang dengan ketat. Kami mengeluarkan instruksi bagi anggota partai yang melanggar protokol covid kami akan berikan sanksi," kata Hasto.

Baca: Hasto: Perlu diluruskan, Jangan Sampai Ada Analogi Pilkada Perang Hidup Mati

Terkait konflik, Hasto mengatakan pihaknya mendorong penyempurnaan dan konsolidasi sistem demokrasi. 

Ketika sistem politiknya sudah tidak mampu meningkatkan akuntabilitas, berbiaya mahal, maka competitiveness Indonesia otomatis akan berkurang.

"Kita juga perlu melakukan konsolidasi hukum dan juga kebudayaan. Sebagai bangsa timur, pemilu bukan menang-menangan. Pemilu itu seharusnya dalam konteks untuk mencari pemimpin yang baik dan negarawan," kata Hasto. 

"Karena itulah kami tegaskan Pancasila harus menjadi alat pemersatu bagi lahirnya pemimpin negarawan. Dan demokrasi Pancasila itu harus mendasari pelaksanaan sistem pemilu itu sendiri," pungkas Hasto.