Breaking News:

DPR RI Sahkan Undang-Undang Bea Materai

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bea Materai menjadi Undang-Undang.

Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Ketua DPR RI Puan Maharani. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bea Materai menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang tersebut merevisi UU nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986 dan sudah berumur kurang lebih 35 tahun.

Pengesahan diambil melalui Rapat Paripurna DPR yang digelar secara fisik dan virtual, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Baca: Ketua DPR Pastikan APBN 2021 Sudah Antisipasi Tantangan Ekonomi Akibat Pandemi

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri 76 orang secara fisik dan 295 anggota secara virtual.

Awalnya, Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menyampaikan laporan pembahasan RUU Bea Materai.

Dito melaporkan, dari rapat terakhir antara Komisi XI dengan Kementerian Keuangan, terdapat delapan fraksi yang menyetujui RUU ini menjadi UU.

Baca: DPR Sepakati Postur APBN 2021, Ini Rinciannya

Sebanyak delapan fraksi itu adalah Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP.

"Sedangkan satu fraksi yaitu Fraksi PKS menolak hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Bea Meterai," kata Dito.

Setelah Dito menyampaikan laporannya, Puan meminta persetujuan apakah RUU Bea Materai dapat disahkan menjadi UU.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Produk Populer

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved