Breaking News:

Mahfud MD: Kita Semua Bangga Punya Diplomat Seperti Silvany

Silvany banyak menerima apresiasi karena telah dengan tegas menyampaikan hak jawab Indonesia atas tudingan negara Vanuatu terkait penegakan HAM di

YouTube/United Nations
Diplomat perwakilan Indonesia, Silvany Austin Pasaribu saat memberikan hak jawab untuk tuduhan Vanuatu tentang pelanggaran HAM di Papua. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan rasa bangganya terhadap diplomat perwakilan Indonesia dalam Sidang Umum PBB Silvany Austin Pasaribu.

Seperti diketahui belakangan ini Silvany banyak menerima apresiasi karena telah dengan tegas menyampaikan hak jawab Indonesia atas tudingan negara Vanuatu terkait penegakan HAM di Papua.

Namun demikian Mahfud juga menyadari apa yang dilakukan oleh Silvany bukanlah kerjanya seorang diri melainkan kerja tim diplomasi Indonesia di PBB.

"Soal Silvany yang menyampaikan hak jawab tentang klaim Vanuatu, saya ingin katakan, kita semua bangga punya diplomat seperti Silvany itu. Tentu bukan kerja sendiri, tapi kerja kolektif diplomatik kita di PBB sana yang diwakili oleh Sillvany itu," kata Mahfud dalam konferensi pers secara virtual pada Kamis (1/10/2020).

Ia pun membenarkan apa yang disampaikan Silvany.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD ketika menyampaikan konferensi pers secara virtual pada Kamis (1/10/2020).
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD ketika menyampaikan konferensi pers secara virtual pada Kamis (1/10/2020). (Tribunnews.com/Gita Irawan)

Mahfud bahkan mengungkapkan sejak 2016 protes atau gugatan dari negara lain ke Indonesia tentang sikapnya terhadap Papua terus berkurang.

"Dulu ada tujuh tahun 2016, sesudah itu turun menjadi enam, sesudah itu turun menjadi empat. Kemarin menjadi tiga, lalu sekarang tinggal satu, Vanuatu. Itu sudah tidak menarik. Oleh sebab itu tentu kita lebih banyak yang bangga. Yang menyatakan resisten, Indonesia kok resisten terhadap masalah penegakan HAM, karena bagi Indonesia Vanuatu itu mengada-ada," kata Mahfud.

Ia juga menyebut pemerintah tetap melakukan penegakan hukum dan perlindungan HAM di Papua.

"Bahwa kita tetap akan melakukan penegakan hukum dan perlindungan HAM di sana itu sudah pasti. Oleh sebab itu kita memberi tempat yang luas buat Komnas HAM. Silakan di sana. Lakukan perlindungan HAM, penyelidikan, nanti kita adu data, lalu ambil keputusan atau sikap sebagai sebuah negara," kata Mahfud.

Diberitakan sebelumnya Indonesia dan Vanuatu terlibat debat panas dalam sidang Majelis Umum PBB.

Halaman
12
Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved