Demokrat Tolak RUU Cipta Kerja, AHY: Banyak Pasal yang Merugikan Kaum Buruh dan Pekerja

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara terkait partainya yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja.

Bahkan imbas dari penolakan tersebut, fraksi Partai Demokrat di DPR memilih walk out dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (5/10/2020).

AHY mengatakan, penolakan terhadap RUU Cipta Kerja sebelumnya telah disampaikan dalam Pandangan Akhir Mini Fraksi pada Pengesahan Tingkat I di Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI, Sabtu (3/10/2020).

Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini lantas meminta maaf kepada masyarakat, khususnya buruh dan pekerja.

Pasalnya, partai berlambang mercy itu belum cukup suara untuk memperjuangan kepentingan rakyat.

Baca: Demokrat Walk Out dari Paripurna, AHY: Wujud Tegas Penolakan RUU Cipta Kerja

Baca: AHY: UU Cipta Kerja Bakal Ubah Ekonomi Pancasila Jadi Kapitalistik dan Neo-Liberalistik

Lebih lanjut, AHY dalam media sosialnya menulis, RUU Cipta Kerja tidak memiliki urgensi.

Sebab saat ini, Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi.

Selain itu, kata AHY, RUU Cipta Kerja sangat dipaksakan dan banyak pasal yang merugikan kaum buruh serta pekerja.

Menurut AHY, RUU Cipta Kerja juga berbahaya karena berpotensi menggeser Ekonomi Pancasila menjadi Kapitalistik dan Neo-Liberalistik.

Prinsip ini jauh dari keadilan sosial bahkan bisa saja menciptakan banyak masalah lain.

Baca: Tak Sejalan, Ini Momen Fraksi Demokrat yang Walk Out saat Pembahasan RUU Cipta Kerja

Baca: Ini Deretan Pasal dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja yang Tuai Kontroversi

Berikut pernyataan AHY selengkapnya sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari akun Instagram-nya:

"Teman-teman yang baik,

Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, selaku Ketua Umum Partai Demokrat, saya bersama Fraksi Partai Demokrat (FPD) memutuskan Partai Demokrat tetap MENOLAK RUU Cipta Kerja.

Keputusan kami ini sudah disampaikan oleh F-PD dalam Pandangan Akhir Mini Fraksi pada Pengesahan Tingkat I di Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI (Sabtu, 3/10) dan kami sampaikan lagi dalam pendapat fraksi Sidang Paripurna DPR RI.

Sebagai penegasan atas penolakan kami tersebut, Fraksi Partai Demokrat WALK-OUT dari Sidang Paripurna DPR RI Senin (5/10) sore ini.

Saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat.

Insyaallah kita terus memperjuangkan harapan rakyat.

Menurut saya, RUU Ciptaker ini tidak ada urgensinya.

Kita harus fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

RUU Ciptaker juga sangat dipaksakan, berat sebelah, dan banyak pasal yang merugikan kaum buruh dan pekerja kita yang jumlahnya besar sekali.

Selain itu, RUU tersebut juga berbahaya.

Nampak sekali bahwa Ekonomi Pancasila akan bergeser menjadi terlalu Kapitalistik dan Neo-Liberalistik.

Tentu, menjadi jauh dari prinsip-prinsip Keadilan Sosial.

Alih-alih berupaya untuk menciptakan lapangan kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali masalah lainnya.

Sesuai dengan apa yang saya sampaikan dalam Pidato Politik beberapa waktu yang lalu.

"Kita (Partai Demokrat) Harus Berkoalisi dengan Rakyat," terutama berkoalisi dengan rakyat kecil, termasuk kaum buruh, pekerja yang hari ini paling terdampak oleh krisis pandemi dan ekonomi.

Maka, kepada seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat, mari kita terus berjuang bersama-sama dengan masyarakat.
Harapan rakyat, perjuangan Demokrat.

Kepada seluruh lapisan dan elemen (utamanya kaum buruh dan pekerja) yang akan terkena dampak dari RUU Cipta Kerja ini, mari kita berjuang bersama-sama untuk selalu bersuara dan tetap menegakkan nilai-nilai keadilan.

No one is left behind.

Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit.
Tuhan Bersama Kita!"

Baca: BREAKING NEWS Fraksi Demokrat Pilih Walk Out dari Sidang Paripurna Pengesahan RUU Cipta Kerja

Baca: Dramatis! Fraksi Demokrat Aksi Walkout di Sidang Paripurna Pengesahan UU Cipta Kerja

Demokrat Walk Out

Sebelumnya diberitakan, fraksi Partai Demokrat memutuskan walk out dari Rapat Paripurna terkait pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

"Kami Fraksi Partai Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman dalam Rapat Paripurna.

Hal ini berawal ketika Wakil Ketua Azis Syamsuddin mengatakan, seluruh fraksi telah menyampaikan sikapnya terkait RUU Cipta Kerja.

Oleh sebab itu, pimpinan DPR dapat meminta persetujuan tingkat II agar RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU.

"Maka pimpinan DPR dapat menyepakati sesuai pandangan fraksi tadi," kata Azis.

Namun, Benny melakukan interupsi.

Azis, sebagai pimpinan rapat, tidak memberikan kesempatan bagi Benny untuk berbicara.

Sebab, Azis menuturkan, setiap Fraksi telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sikap.

"Nanti Pak Benny, setelah saya," kata Azis.

"Tolong sebelum dilanjutkan beri kami kesempatan," Jawab Benny.

Kemudian, Azis menegaskan, jika Benny tetap bersikeras melakukan interupsi, maka akan dikeluarkan dari Rapat Paripurna.

"Nanti Anda bisa dikeluarkan dari rapat," tegas Azis.

Adapun Fraksi Partai Demokrat telah menyampaikan penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Hasan, menyatakan pembahasan RUU Cipta Kerja terlalu tergesa-gesa.

Padahal, pasal-pasal yang ada dalam RUU Cipta Kerja berdampak luas pada banyak aspek kehidupan masyarakat.

"Pembahasan terlalu cepat dan buru-buru, substansi pasal per pasal kurang mendalam," kata Marwan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Fraksi Demokrat "Walk Out" dari Rapat Paripurna Pengesahan RUU Cipta Kerja"

(Tribunnews.com/Sri Juliati, Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)