Pemerintah Disebut Masih Menomorduakan Sektor Kesehatan dalam Penanganan Covid-19 

Dari dua opsi yang ada, data membuktikan penerapan social distancing secara ketat akan menekan kondisi penularan, tapi pasti berdampak pada ekonomi.

Sementara, jika menerapkan status quo dengan membayangkan keadaan normal, vaksin
masih belum diketahui kepastiannya.

“Jika mengambil salah satu, maka disebutnya trade off. Kita selamatkan ekonomi atau korbankan kesehatan,” kata Drs. Julian.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kedokteran UI Profesor Akmal Taher menekankan pentingnya monitoring ketat Tracing, Testing, dan Treatment (3T) dalam penanganan COVID.

Pemerintah juga harus menguatkan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan primer masyarakat dalam penanganan COVID-19.

Dari 647 puskesmas, ada kekurangan berbagai APD esensial.

Kondisi ini menurutnya sulit untuk mengoptimalkan kineja penanganan pandemi di tengah masyarakat.

“Kita mesti melakukan transformasi layanan primer kita. Jika kita tidak melakukannya dan melakukan perkuatan political will, susah kita kalau cuma terus-terusan cerita tentang rumah sakit,” ujarnya.

Di sisi lain, Pakar Komunikasi Politik UI Prof. Effendi Gazali meminta kekompakan seluruh asosiasi kesehatan dan kementerian kesehatan.

Menurutnya, Konsil kedokteran Indonesia harus dibentuk berdasarkan wakil-wakil organisasi profesi yang ada di dalamnya.

“Kementerian komunikasi dan Kantor Staf Presiden juga harus sama-sama kompak. Ketika menyampaikan pesan kepada masyarakat, juru bicara yang berbicara, dan jika ada yang
kurang atau perlu ditambahkan baru presiden berbicara. Kita harus tertib,” pungkasnya.