Kerumunan Saat Pilkada dan Rizieq Shihab Disebut Tak Bisa Dibandingkan, JK: Memang Jauh Jumlahnya

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), memberikan tanggapan soal beda kerumunan Pilkada Serentak dan kerumunan yang diciptakan pengikut Rizieq Shihab beberapa waktu lalu.

JK mengatakan, kasus konfirmasi covid-19 di Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara lainnya yang memiliki penduduk ratusan juta seperti Amerika dan India.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan jumlah kasus covid-19 meningkat di sejumlah negara, termasuk terkait faktor kedisiplinan masyarakat dan faktor kebijakan pemerintah.

“Tidak bisa dibandingkan kerumunan Pilkada dengan kerumunan habib Rizieq,” kata JK dalam video Special Interview With Claudius Boekan yang tayang di channel YouTube Berita Satu, Jumat (4/12/2020).

JK mengatakan, jumlah kerumunan yang diciptakan karena kepulangan Rizieq Shihab beberapa waktu lalu diluar dugaan kesiapan pemerintah untuk mengatasi kerumunan.

Baca juga: Mahfud MD Singgung Gerakan yang Membonceng Nama Habib Rizieq Shihab, FPI dan 212

Baca juga: Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahean, Polisi: Masih Tahap Administrasi

“Memang jauh jumlahnya. Memang orang terkejut, kami terkejut, pemerintah juga tidak siap karena laporan intelijen yang memperkirakan ada 5.000-6.000 di airport padahal berkali-kali lipat,” ujarnya.

Menurutnya, penyelenggaraan Pilkada tentu akan berbeda, karena Pilkada sudah dipersiapkan secara matang oleh pemerintah.

“Pilkada saya kira tidak seperti itu memang pada awalnya saja, pada saat pendaftaran di bulan Juli-Agustus lalu,” katanya.

Ia mengatakan, puncak gelombang covid-19 diperkirakan akan terjadi diakhir tahun 2020 hingga awal 2021, sebelum akhirnya vaksin siap.

Vaksin dijelaskannya bukan sebagai obat covid-19, tetapi penjaga imunitas agar masyarakat tidak mudah tertular covid-19.

Oleh karena itu, ia kembali mengingatkan masyarakat disiplin dalam 3 M, yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Sedangkan pemerintah melakukan tracking, testing, dan tracing.

“3M juga baru bisa dilaksanakan secara disiplin jika ada penerapan sanksinya. Dibutuhkan upaya aparat, tenaga kesehatan. Pemerintah harus berupaya, masyarakat juga harus berupaya,” katanya.

Sebagai Ketua organisasi Palang Merah Indonesia (PMI), JK mengatakan pihaknya tidak pernah putus asa dalam melakukan upaya edukasi ke masyarakat.