Virus Corona
Pemerintah Diminta Jelaskan Maraknya RS Buka Pendaftaran Vaksinasi Covid-19
Padahal sampai saat ini, izin penggunaan vaksin Covid-19 belum dikeluarkan BPOM dan MUI sebagai memberi fatwa.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah rumah sakit membuka pendaftaran vaksinasi Covid-19, misalnya Primaya Hospital, RS Bunda Grup dan RS Universitas Islam Indonesia.
Padahal sampai saat ini, izin penggunaan vaksin Covid-19 belum dikeluarkan BPOM dan MUI sebagai memberi fatwa.
Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan mendesak pemerintah memberikan penjelasan mengenai proses pengadaan vaksin Covid-19.
"Yang perlu kita tegur itu adalah pemerintah. Kita meminta supaya pemerintah memberikan keterangan dan kejelasan kepada masyarakat terkait dengan proses pengadaan vaksin ini," kata Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (12/12/2020).
Saleh menjelaskan, berdasarkan rapat dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, ada dua skema pemberian vaksin.
Baca juga: Masyarakat Jangan Terjebak Isu Vaksin Asing, Erick Thohir : Semua Sama Baik
Pertama, skema dari pembiayaan APBN dan kedua skema dari biaya mandiri yang dibayar masyarakat.
Dari skema pertama melalui biaya APBN, jumlah yang akan divaksin itu 32 juta orang dari total 107 juta.
Sementara dari target sasaran melalui skema mandiri yang akan divaksin sebanyak 75 juta orang.
"Sementara sekarang vaksinnya baru ada 1,2 juta yang ada.
Untuk memenuhi dana yang dari APBN itu saja itu vaksinnya masih sangat kurang.
Nah bagaimana mereka bisa melakukan penjualan kepada masyarakat?," kata Saleh.
Selain itu, menurut Saleh, yang perlu diketahui masyarakat berikutnya adalah bahwa pengadaan vaksin di Indonesia itu ditangani oleh Kementerian BUMN yang bekerja sama dengan Bio Farma.
Diketahui, Bio Farma itu memiliki anak perusahaan yang nantinya anak perusahaan itulah yang akan mendsitribusikan vaksin Covid-19 ke rumah sakit yang lain, termasuk rumah sakit swasta yang akan ikut juga melakukan program vaksinasi.
"Nah pertanyaannya, apakah rumah sakit swasta itu sudah ada bekerja sama dengan anak-anak perusahaann Bio Farma? kalau tidak itu berarti belum tentu dapat (vaksin Covid-19)," ujar politikus PAN tersebut.
