Breaking News:

Reshuffle Kabinet

Masih Jabat Wali Kota, Pengamat: Harusnya dari Awal Risma Tolak Jabatan Menteri Sosial

Dedi menilai Presiden Joko Widodo tidak konsisten dalam menjaga etika publik terkait rangkap jabatan pejabat negara.

Tribunnews/Jeprima
Menteri Sosial, Tri Rismaharini memberikan keterangan pers seusai acara serah terima jabatan Menteri Sosial di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (23/12/2020). Tri Rismaharini resmi diangkat Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos). Dalam pidatonya, Risma menargetkan seluruh bansos akan cair 100 persen pada akhir 2020. Tribunnews/Jeprima 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyoroti rangkap jabatan yang dilakukan oleh Tri Rismaharini. Risma saat menjabat sebagai Menteri Sosial sekaligus Wali Kota Surabaya.

Dedi menilai Presiden Joko Widodo tidak konsisten dalam menjaga etika publik terkait rangkap jabatan pejabat negara.

"Presiden dalam beberapa hal sering tidak konsisten, termasuk soal rangkap jabatan yang diemban Tri Rismaharini," ujar Dedi kepada Tribunnews.com, Kamis (24/12/2020).

Baca juga: Risma Jadi Mensos, Kemendagri dan Khofifah Sebut Posisi Wali Kota Surabaya Diisi Whisnu Sakti Buana

Menurut Dedi, rangkap jabatan ini melanggar etika, meski mendapatkan izin dari Jokowi.

Dedi menilai hal ini dapat menimbulkan kesan Risma diperbolehkan oleh Jokowi karena sesama kader PDI-P.

"Bagaimanapun ada etika pejabat publik yang dilanggar, meskipun Presiden mengizinkan, jangan ada kesan untuk sesama kader PDIP hal semacam itu diperbolehkan," kata Dedi.

Risma, menurut Dedi, tidak memiliki kepekaan terhadap masalah sosial yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Menteri Sosial.

Baca juga: Cerita Tri Rismaharini Masih Belum Percaya Jadi Menteri Sosial Hingga Minta Diantar Menko PMK

Jabatan Menteri Sosial, menurut Dedi, sangat penting karena berkaitan dengan hajat hidup masyarakat Indonesia.

"Dengan kondisi ini, Rismaharini tidak miliki kepekaan terhadap masalah yang lebih prioritas dibanding Wali Kota Surabaya, yakni hajat hidup seluruh warga negara karena ia telah mengambil sumpah menteri," tutur Dedi.

Halaman
12
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved