Rincian Bantuan 2021: Mulai Rp10 Triliun untuk Program Prakerja hingga Diskon Listrik Selama 6 Bulan

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat penerima manfaat di tahun 2021.

Rencana di atas disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam gelaran rapat terbatas bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/12/2020).

"Dalam rangka persiapan penyaluran bantuan sosial, pagi hari ini kita akan berbicara lagi, terutama ini untuk 2021," kata Jokowi dikutip dari kanal Sekretariat Presiden.

Diketahui pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun untuk melanjutkan program perlindungan sosial dalam APBN tahun 2021.

Dari sejumlah anggaran tersebut, Jokowi memerinci, sebanyak Rp 45,1 triliun disiapkan untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing Rp 200 ribu per bulan.

Baca juga: Survei SMRC: 74 Persen Publik Puas Kinerja Presiden Jokowi

Baca juga: Presiden Jokowi Ungkap Telah Bangun 18 Bendungan Sepanjang 2015-2020

Baca juga: Pengamat: PKS Incar Suara Muslim yang Kecewa dengan Pak Jokowi

Kemudian untuk Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah menyiapkan Rp 28,7 triliun untuk 10 juta KPM selama 4 triwulan.

Selanjutnya, untuk bansos tunai pemerintah menyiapkan Rp 12 triliun bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp 300 ribu selama 4 bulan.

"Kemudian program kartu prakerja Rp 10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama 6 bulan ini Rp3,78 triliun," lanjutnya.

Jokowi menekankan agar bansos tersebut segera disalurkan di bulan Januari dengan harapan akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.

"Saya sudah sampaikan ini pada Pak Menko tapi ini ada Bu Mensos, Januari awal harus tersalurkan karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Presiden juga menginstruksikan agar bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako, terutama di Jabodetabek, selanjutnya diberikan dalam bentuk tunai melalui pos atau bank.

"Jadi jangan sampai mundur. Bulan Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan," jelasnya.

Baca juga: Komisi X DPR Minta Jokowi Jelaskan ke Publik Telah Ganti Wishnutama dengan Sandiaga Uno

Baca juga: Desak Prabowo Mundur dari Kabinet, Arief Poyuono Sebut Malu Ditanya Jokowi : Mas Edhy Kok Iso Ngono

Baca juga: Bursa Calon Kapolri Pengganti Idham Aziz Kian Memanas, Siapa Akan Dipilih Jokowi?

Berikutnya, mantan Wali Kota Solo ini meminta agar jajarannya memastikan bahwa bansos disalurkan dengan tepat sasaran.

Termasuk perbaikan data dengan melibatkan pemerintah daerah.

"Libatkan daerah dalam melakukan perbaikan-perbaikan data," imbuhnya.

Terakhir, Jokowi menegaskan agar jangan sampai ada potongan-potongan dalam bentuk apapun.

Untuk itu, dirinya meminta agar bansos dikirimkan langsung ke akun rekening penerima manfaat.

"Jadi proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system, saya kira itu yang kita inginkan," tandasnya.

(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)