Breaking News:

Penanganan Covid

Soal Sanksi Pidana bagi Penolak Vaksin Covid-19, Pengamat Hukum: Terlalu Berlebihan

Soal sanksi pidana bagi penolak vaksin Covid-19, pengamat hukum Taufiq Nugroho: Terlalu Berlebihan, Senin (18/1/2021).

Freepik
ilustrasi vaksin. Soal sanksi pidana bagi masyarakat penolak vaksin Covid-19, pengamat hukum sekaligus Advokat Taufiq Nugroho: Terlalu Berlebihan, Senin (18/1/2021). 

TRIBUNNEWS.COM - Beredar kabar soal sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19, Advokat Hukum Taufiq Nugroho beri tanggapan.

Sanksi pidana bagi penolak vaksin Covid-19 ini terlihat pada pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan.

Menurut Taufiq, sanksi pidana itu terlalu berlebihan, jika menjadi langkah utama pemerintah menegakkan kewajiban vaksinasi Covid-19.

"Kalau ini menjadi cara utama untuk menakuti masyarakat, ini terlalu berlebihan," kata Taufiq pada program Kacamata Hukum bertajuk Hukum bagi Penolak Vaksin, Senin (18/1/2021).

Baca juga: BPOM: Antibodi Terbentuk Setelah 7 Hari Divaksinasi Covid-19, Jangan Langsung Pesta

Baca juga: PT LIB dan PSSI Ajukan Lima Ribu Paket Vaksin Covid-19 Bikin Senang Indra Kahfi Ardhiyasa

Advokat hukum itu menyampaikan sudah terlalu jauh bagi pemerintah jika ingin mengubah soal UU Kekarantinaan Kesehatan itu.

"Jika ditinjau ulang harus merubah Undang-Undang, sudah terlalu jauh karena sudah disahkan."

"Sudah paripurna menjadi sebuah Undang-Undang yang berlaku, sehingga tidak bisa mengesampingkan begitu saja," jelas Taufiq.

Maka, hanya pihak pemerintah yang nantinya menentukan apakah hukuman pidana akan diberlakukan atau tidak.

Soal Sanksi Pidana bagi Penolak Vaksin Covid-19, Pengamat Hukum: Terlalu Berlebihan
Soal sanksi pidana bagi penolak vaksin Covid-19, advokat hukum Solo Taufiq Nugroho: Terlalu Berlebihan, Senin (18/1/2021).

Baca juga: Airlangga Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Mulai Kuartal III-2021, Siap Didistribusi Tahun 2022

Baca juga: Apa Boleh Langsung Keluyuran setelah Divaksin Covid-19? Ini Penjelasan BPOM

"Pemerintah yang memegang kendali, apakah proses hukum ini diberlakukan," ucapnya.

Taufiq menyampaikan, langkah persuasif dengan sosialisasi menjadi kunci utama pemerintah untuk membuat masyarakat ikut disuntik vaksin Covid-19.

Halaman
1234
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Muhammad Renald Shiftanto
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved