Gejolak di Partai Demokrat
Politikus NasDem Minta AHY Tak Tunjuk Pihak Lain Atas Persoalan Internal Partainya
Pernyataan Mas AHY tentunya selain menimbulkan kekisruhan di publik, juga sebenarnya bisa membuka aib sendiri
Penulis:
Seno Tri Sulistiyono
Editor:
Eko Sutriyanto
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai NasDem Ahmad Sahroni meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengatasi persoalan internal partainya, tanpa menunjuk ada pejabat negara ikut terlibat.
"Soal statementnya mas AHY barusan, saya rasa Partai Demokrat terlalu cepat menunjuk pihak lain atau pointing fingers atas urusan partainya sendiri.
Menurut saya, sebaiknya urusan internal partai diselesaikan dari internal dulu,” kata Sahroni saat dihubungi, Jakarta, Senin (1/2/2021).
Menurutnya, AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, bersama-sama dengan adiknya Ibas Yudhoyono sebagai Waketum dan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina, tentu memiliki power yang cukup kuat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.
Baca juga: Belajar Memanusiakan Manusia dari Griya Schizofren, Libas Isu Marjinal, Tebar Asa di Tengah Pandemi
"Seharusnya masalah internal seperti ini bisa mereka selesaikan sendiri.
Pernyataan Mas AHY tentunya selain menimbulkan kekisruhan di publik, juga sebenarnya bisa membuka aib sendiri," ujar Bendahara Umum NasDem itu.
"Ini justru sangat merugikan Demokrat karena menunjukkan Partai Demokrat sedang berada dalam kondisi internal yang tidak baik. Sebenarnya yang begini-begini baiknya diketahui di internal saja,” sambung Sahroni.
Ia pun menyebut, persoalan yang dialami Partai Demokrat pada saat ini merupakan ujiam AHY sebagai pimpinan pucuk tertinggi sebuah partai politik.
"Mas AHY sedang diuji sebagai ketua umum dengan isu internal," ucap Sahroni.
Baca juga: AHY Sebut Ada Pejabat Negara Ingin Ambil Alih Demokrat, NasDem: Itu Halusinasi
Sebelumnya, AHY mengungkap ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.
Hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.
"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).
AHY menyatakan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.
Gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.
Baca juga: Moeldoko Buka-bukaan Soal Tudingan Dirinya Ingin Kuasai Demokrat: Mungkin Itu Gara-gara Foto
