Penanganan Covid
BPK Beri Peringatan Anggaran Negara Rawan Penyimpangan Saat Kondisi Pandemi
Adapun risiko terkait adanya pagebluk corona antara lain di bidang strategis yaitu risiko tujuan kebijakan tidak tercapai secara efektif
Editor:
Hendra Gunawan
lihat foto
TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN PRATAMA
Ilustrasi: Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menjalani pemeriksaan lanjutan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.
"Itu 3 tahun berturut-turut disclaimer, kasus pengadaan backbone coastal, sehingga asetnya Rp 400 miliar tidak bisa digunakan dengan baik. Karena itu, BPK tidak bisa masuk, sehingga tidak bisa beri WTP, maka opininya disclaimer," kata Hendra.
Kendati demikian, dia menambahkan, BPK tidak membiarkan Bakamla kerja sendirian dalam menyusun laporan keuangan agar menjadi opini WTP.
"Kami bantu mereka agar jadi WDP atau WTP. Kami beri masukan agar tata kelola jadi lebih baik," pungkasnya. (Tribun Network/van/wly)
Berita Terkait
