Breaking News:

JK: Din Syamsuddin Bukan Tokoh Radikal

Menurut JK Din Syamsuddin adalah tokoh yang sangat toleran, dan merupakan pelopor antar umar beragama di kancah internasional.

Sekretariat Presiden
Jusuf Kalla 

TRIBUNNES.COM, JAKARTA -- Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 menilai mantan ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bukanlah tokoh radikal sebagaimana tuduhn yang dilontarkan oleh kelompok yang menamakan dirinya Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni ITB.

Menurut JK Din Syamsuddin adalah tokoh yang sangat toleran, dan merupakan pelopor antar umar beragama di kancah internasional.

Untuk itu JK merasa heran apabila ada pihak yang menuduhnya sebagai tokoh radikal sementara sosok Din Syamsuddin di mata JK adalah sosok yang selalu keliling banyak negara untuk membicarakan perdamaian antar umat beragama.

Baca juga: Tuduhan kepada Din Syamsuddin Ditepis Banyak Pihak, Tegaskan Beda antara Kritis dengan Radikal

“Pak Din sangat tidak mungkin radikal, dia adalah pelopor dialog antar agama dan itu tingkatannya internasional.

Saya sering bilang ke dia “Pak Din anda ini lebih hebat daripada menlu, selalu keliling dunia hanya berdiskusi dalam hal perdamaian dan inter religius.

Jadi orang begitu tidak radikal, sama sekali tidak radikal,” jelas JK di Kediamannya Jl. Brawijaya No. 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Senin (15/2/2021).

Terkait status Din Syamsuddin sebagai ASN sehingga tidak etis apabila memberikan kritik kepada pemerintah seperti yang dipersoalkan oleh GAR, JK memberikan penjelasan bahwa Din Syamsuddin bukanlah ASN yang berada di struktur pemerintahan tapi merupakan fungsional akademis.

Baca juga: Jokowi Diminta Klarifikasi Berikan Jaminan Agar Din Syamsuddin Tidak Dikriminalisasi

Menurut JK ketika seorang akademisi memberikan pandangannya yang mungkin bertentangan dengan pemerintah itu tidak melanggar etika sebagai ASN karena tugas akademisi adalah memberikan pandangan lain sesuai dengan dengan latar keilmuannya.

“ASN itu terbagi dua, ada ASN yang berada di struktur pemerintahan itu ASN yang tidak boleh kritik pemerintah karena dia berada di struktur pemerintah.

Ada ASN akademis sebagai dosen dan sebagainya, nah disitulah posisi pak Din. Ini bukan soal etik mengkritik sebagai ASN tapi dia mempergunakan suatu keilmuannya untuk membicarakan sesuatu,” jelas JK.

Halaman
12
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved