Breaking News:

Tanggapi Soal Perdebatan Revisi UU Pemilu dan Pilkada, Mensesneg: Jangan Dikit-dikit UU Diubah

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dengan tegas mengatakan pemerintah menolak adanya revisi UU Pemilu dan Pilkada.

YouTube Sekretariat Presiden
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dengan tegas mengatakan pemerintah menolak adanya revisi UU Pemilu dan Pilkada. 

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dengan tegas menolak adanya revisi dua undang-undang tentang pemilu dan pilkada.

Dua UU tersebut yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Serta Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pratikno mengatakan undang-undang yang sudah baik tak perlu diubah dan terus dijalankan.

Baca juga: Pemerintah Tolak Revisi UU Pemilu, Mensesneg Bantah Muluskan Karier Politik Gibran dan Jegal Anies

Baca juga: Istana Tolak Revisi UU Pemilu, Pratikno Bantah untuk Halangi Anies dan Calonkan Gibran di Pilgub DKI

"Prinsipnya jangan sedikit-sedikit undang-undang diubah, yang sudah baik ya tetap dijalankan. Seperti misalnya UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, itu kan sudah dijalankan dan sukses."

"Kalaupun ada kekurangan atau hal-hal kecil di dalam implementasi ya itu nanti KPU melalui PKPU memperbaiki," tegas Pratikno.

Hal tersebut disampaikan Pratikno dalam tayangan video di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (16/2/2021).

Baca juga: Revisi UU ITE, PKB: Perlu Diperjelas Definisi dan Batasan dalam Pasal-pasal Karet

Baca juga: Ada Usulan Revisi UU ITE, Legislator NasDem: Fokus Pemberantasan Hoaks dan Ujaran Kebencian

Pemerintah Tolak Revisi UU Pemilu dan Pilkada

Menurut Pratikno, terkait dengan UU Pilkada, yaitu UU No 10 tahun 2016 di dalamnya telah ditentukan bahwa pilkada serentak akan dilaksanakan pada November 2024.

"Jadi Pilkada serentak pada November 2024 itu sudah ditetapkan di tahun 2016 dan itu belum kita laksanakan Pilkada serentak itu, masa sih UU belum dilaksanakan kita sudah mau mengubahnya." kata Pratikno.

Halaman
12
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Daryono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved