Breaking News:
Majelis Perwakilan Rakyt Republik Indonesia

Revisi UU ITE

HNW Desak Jokowi Revisi Pasal Karet UU ITE: Pemerintah Jangan PHP

Hidayat Nur Wahid yakin bila pemerintah benar-benar serius, maka proses revisi tidak akan memakan waktu yang lama.

Humas MPR RI
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid 

TRIBUNNEWS.COM  - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid, MA mendukung rencana revisi UU ITE. Revisi UU ITE diperlukan, karena ada sejumlah pasal karet yang dinilai sebagai penyebab terjadinya ketidakadilan hukum.

Hidayat mengingatkan pemerintah agar serius merealisasikan wacana yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi.

Hal ini perlu diakukan agar keadilan hukum bisa dilaksanakan serta kebebasan berpendapat bagi Rakyat tetap terjamin. Terutama untuk melontarkan kritikan yang diminta sendiri oleh pemerintah, karena hak-hak itu semuanya juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

HNW, sapaan akrab Hidayat mengatakan, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang kemudian diubah sebagian dengan UU No. 19 Tahun 2016 awalnya dibuat dengan niat dan tujuan yang sangat baik. Sesuai namanya, terutama dalam mengatur transaksi elektronik dan kepastian hukum siber.

Baca juga: Kapolri Listyo Sigit: UU ITE Suasananya Sudah Tidak Sehat

"Sayang, dalam implementasinya beberapa tahun belakangan ini, sejumlah pasal menjadi aturan yang dikaretkan dan disalahartikan oleh oknum-oknum aparat, sehingga bisa dipakai untuk menjerat hanya kepada nmereka yang kritis, mengkritik pemerintah, atau pihak-pihak di luar Pemerintah yang tak disukai oleh Pemerintah," ujar HNW.

Ia melanjutkan, "Dalam tataran implementasi, justru sejumlah ketentuan dalam UU ITE dijadikan alat untuk melaporkan pihak-pihak lain ke polisi. Atau mengkriminalisasi para Ulama atau aktivis yang bukan dari kubu pemerintah, atau yang dikenal kritis sekalipun dengan maksud memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah,” ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (16/2/2021).

HNW menuturkan, sikap Joko Widodo yang akan merevisi UU ITE ini, agar rakyat tidak takut mengeluarkan kritik.

Revisi juga dimaksudkan agar Rakyat terhindar dari ketidakadilan hukum, patut diapresiasi. Tapi perlu dibuktikan dengan Presiden Jokowi mempercepat proses revisi ini, yang sesuai UUD bisa dimulai dari inisiatif pemerintah, pihak yang memang juga memiliki kewenangan legislasi bersama DPR.

“Yang perlu ditegaskan adalah kewenangan inisiasi legislasi, termasuk merevisi UU, itu bisa dilakukan oleh DPR atau juga oleh Pemerintah,” ujarnya.

Baca juga: Multitafsir, Jazilul Fawaid Setuju Keinginan Jokowi Revisi UU ITE

Kalau Presiden Jokowi serius, kata HNW mestinya Presiden tidak melempar bola ke DPR untuk merevisinya. Tetapi seharusnya Presiden mempergunakan kewenangan konstitusionalnya dengan segera memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) segera mengajukan inisiatif Pemerintah mengusulkan revisi UU ITE itu.

Halaman
12
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved