Breaking News:

Ujaran Kebencian

Polri Pastikan Melanjutkan Proses Hukum Pelanggaran UU ITE yang Menjerat Abu Janda

Kepolisian RI memastikan tetap melanjutkan proses hukum dugaan pelanggaran UU ITE yang tengah membelit penggiat sosial media Permadi Arya.

Tribunnews.com/ Igman Ibrahim
Permadi Arya alias Abu Janda usai menjalani pemeriksaan dugaan tindak pidana ujaran rasial evolusi kepada aktivis Papua Natalius Pigai di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (4/2/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepolisian RI memastikan tetap melanjutkan proses hukum dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang tengah membelit penggiat sosial media Permadi Arya alias Abu Janda.

Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menginstruksikan jajarannya agar lebih selektif terkait penegakan hukum dalam penerapan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menyatakan instruksi Kapolri tersebut tidak spesifik merujuk kepada kasus tertentu. Instruksi itu hanya pedoman umum para penyidik dalam penerapan UU ITE.

"Secara umum, Kapolri telah menginstruksikan agar memberikan perhatian terhadap kasus-kasus terkait UU ITE selama 6 tahun terakhir ini yang menjadi pembahasan di tengah masyarakat. Jadi bukan hanya kasus itu," kata Kombes Ahmad di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (18/2/2021).

Ahmad juga menyampaikan kasus-kasus UU ITE yang terkait dengan ujaran kebencian, hoax dan SARA tetap dalam diproses secara hukum.

Jika kasus tersebut dianggap dapat menimbulkan konflik horizontal dan vertikal di masyarakat.

"Kasus-kasus terkait dengan UU ITE, kasus ujaran kebencian, SARA, Hoax yang berpotensi meresahkan masyarakat sampai dengan berpotensi menimbulkan konflik horizontal atau vertikal, maupun memecah belah bangsa, maka penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas atau bersifat mutlak," jelas Ahmad.

Ahmad menuturkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit tetap memperhatikan dampak kasus UU ITE itu terhadap masyarakat. Kasus yang dianggap dapat memecah belah bangsa tidak akan ditolerir.

"Jadi Kapolri memperhatikan untuk kasus yang berpotensi menimbulkan konflik, memecah belah, kemudian konflik horizontal, maka penegakan hukum sifatnya mutlak," tandas dia.

Halaman
123
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved