SBY Dituding Kudeta Anas, Demokrat: Untuk Mantan Kader yang Dipecat, Jangan Umbar Pepesan Kosong

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menanggapi tudingan yang dilontarkan mantan kader Demokrat, Jhoni Allen Marbun yang telah dipecat pada Jumat (26/2/2021) lalu.

Diketahui, Jhoni Allen menuding Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengkudeta posisi Ketua Umum Anas Urbaningrum di masa lalu.

Tudingan tersebut pun dibantah keras oleh Herzaky.

Baca juga: Jhoni Allen Tuding SBY Tak Berdarah-darah Bangun Partai, Demokrat Geram: Itu Manipulasi Sejarah

Kala itu, lanjut Herzaky, SBY tidak melakukan kudeta, namun justru melindungi posisi Anas Urbaningrum.

"Kalau dibilang Bapak SBY kudeta Anas, sejarah Partai Demokrat justru melindungi Anas."

"Permintaan DPD dan DPC agar Anas di KLB-kan justru haknya dilindungi oleh majelis tinggi waktu itu."

"Meskipun elektabilitas Partai Demokrat turun terus waktu itu karena kasus Anas," kata Herzaky dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Senin (1/3/2021).

Menurutnya, karena Anas baru diterpa isu dan belum menjadi tersangka, Majelis Tinggi Partai akhirnya melakukan penyelamatan hak Anas sebagai Ketum.

Sampai akhirnya, tambah Herzaky, posisi Anas sulit diselamatkan karena ditetapkan sebagai tersangka.

Ia pun menegaskan, pernyataan tersebut tertulis dengan jelas dalam AD/ART Partai Demokrat.

Untuk itu, Herzaky meminta kepada para kader yang telah dipecat, tidak lagi mengumbar pernyataan bohong.

Baca juga: Sempat Temui SBY, Jhoni Allen Tetap Dipecat Oleh Demokrat, Ini Alasannya

Terlebih, mengumbar isu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang tertulis dalam AD/ART partai.

"Jadi, untuk mantan kader kami yang baru saja dipecat sebagai kader, jangan umbar pepesan kosong."

"Jangan buat kisruh dan rusak demokrasi kita," paparnya.

"Kami, Partai Demokrat, sedang fokus bekerja untuk membantu rakyat terdampak covid-19 dan bencana. Tidak perlu meladeni lagi pepesan kosong dari mantan kader yang baru saja kami pecat," tegasnya.

Bahkan, Herzaky juga meminta para kader seperti Jhoni Allen yang telah dipecat, tidak lagi membawa nama Demokrat di hadapan publik.

Ia menyebut, pernyataan para kader yang telah dipecat dari partai hanya nyanyian sumbang karena merasa kecewa.

Padahal, kata Herzaky, ketujuh kader yang dipecat itu akibat dari tindakan mereka sendiri yang ingin mengkudeta Partai Demokrat.

"Anda-anda dipecat karena tindakan Anda sendiri, terlibat dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat dan bekerja sama dengan oknum kekuasaan melakukan abuse of power serta mencederai demokrasi Indonesia," ujar Herzaky.

Baca juga: Marzuki Alie Tanggapi KLB Demokrat, Sebut Belum Putuskan Apapun dan Ada Campur Tangan Eksternal

Terakhir, ia pun menegaskan jika Partai Demokrat tetap solid dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Para pemilik suara dan kader di pusat maupun di daerah, di akar rumput, banyak yang bersuka cita para pelaku GPK PD yang bekerja sama dengan oknum kekuasaan dipecat."

"Partai Demokrat alhamdulillah solid di bawah Ketua Umum AHY. Bahkan, di Jatim ada yang cukur gundul menyampaikan rasa syukurnya," pungkas Herzaky.

Jhoni Sebut SBY yang Lakukan Kudeta

Seperti diketahui, setelah dipecat oleh DPP Partai Demokrat, politikus senior Jhoni Allen Marbun akhirnya buka suara soal tuduhan kudeta di tubuh Partai Demokrat. 

Secara terang-terangan, Jhoni menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-lah yang melakukan kudeta di Partai Demokrat dengan merebut kepemimpinan Anas Urbaningrum. 

Pernyataan itu disampaikan Jhoni melalui video berdurasi sembilan menit yang tersebar di media sosial dan turut diunggah oleh akun Youtube Sidoel Jak. 

Dikutip Tribunnews.com pada Senin (1/3/2021), Jhoni melemparkan kalimat pertanyaan, siapa yang melakukan kudeta di Demokrat.

Politikus asal dari Dapil Sumatera Utara ini menceritakan saat Anas Urbaningrum terpilih sebagai Ketua Umum Demokrat hasil kongres 2010. 

Dalam perjalanannya, Anas kemudian tersandung kasus hukum. 

Meski belum menjadi tersangka, lanjut Jhoni, SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina kemudian mengambil kepemimpinan Partai Demokrat dengan membentuk Presidium.

"SBY selaku ketua depan pembina Partai Demokrat dan juga Presiden RI mengambil kekuasaan Partai Demokrat dengan membentuk Presidium dimana ketuanya adalah SBY, Wakil Ketua Anas Urbaningrum sehingga (Anas) tidak memiliki fungsi dalam menjalankan roda organisasi Partai Demokrat sebagai Ketua Umum. Inilah kudeta yang terjadi di Partai Demokrat," bebernya. 

Jhoni melanjutkan, setelah Anas Urbaningrum menjadi tersangka, digelar KLB pertama untuk memilih ketua umum guna melanjutkan sisa kepemimpinan Anas.

Menurut Jhoni, saat itu, SBY menyatakan hanya akan melanjutkan kepemimpinan Anas. 

Jhoni mengaku diperintah SBY untuk membujuk Marzuki Alie yang saat itu menjadi Ketua DPR untuk tidak maju menjadi calon ketua umum.

Kemudian di Kongres 2015, Jhoni menuding SBY melakukan rekayasa agar SBY menjadi calon tunggal, hingga akhirnya SBY terpilih sebagai Ketua Umum. 

Jhoni menyebut, SBY kembali melakukan rekayasa dalam Kongres di tahun 2020. 

"Pembahasan dan penetapan tata tertib acara tidak dilakukan dimana salah satun isinya membatas syarat dan tata cara pencalonan calon ketum. Selain itu tidak ada LPj dari Ketua," ujar Jhoni. 

Setelah itu, kata Jhoni, SBY mendesain para ketua DPD agar mendeklarasikan putranya, Agus Harimurti Yudhyono, sebagai calon ketua umum. 

"Itulah yang mereka sebut aklamasi. Makanya AHY berada di puncak gunung tetapi tidak pernah mendaki," kata Jhoni. 

Menurut Jhoni, Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY saat ini sedang mengalami krisis kepemimpinan. 

"Oleh karena itu, AHY selaku ketua umum tidak tahu cara turun gunung sehingga bapaknya, SBY yang saya hormati turun gunung. Inilah yang disebut krisis kepemimpinan," pungkasnya. 

(Tribunnews.com/Maliana/Daryono)