Breaking News:

Penanganan Covid

Vaksinasi Tahanan KPK Sudah Dilakukan, Bagaimana Nasib Napi di Lapas Over Kapasitas ?

Vaksinasi keluarga anggota DPR dan tahanan KPK ditentang keras, sejumlah pihak menilai baiknya napi di lapas over kapasitas yang patut divaksin.

Tribunnews/Jeprima
ILUSTRASI. Petugas medis bersiap menyuntikkan vaksin saat vaksinasi Covid-19 massal bagi atlet di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Jumat (26/2/2021). Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan vaksinasi Covid-19 perdana kepada insan olahraga nasional dengan menyasar 820 orang, termasuk atlet, pelatih, dan tenaga pendukung dari 40 cabang olahraga (cabor). Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah vaksinasi anggota DPR yang dikritik habis-habisan karena dianggap bukan pekerja publik sehingga tidak perlu mendapat priotitas vaksinasi.

Kini vaksinasi tahanan KPK juga menuai polemik.

Banyak pihak tidak setuju dengan vaksinasi bagi para koruptor berompi orange tersebut.

Beberapa pihak merasa lebih urgen vaksinasi bagi napi di lapas over kapasitas dibandingkan tahanan KPK.

ICJR: Vaksinasi Covid-19 Seharusnya Diprioritaskan untuk Lapas dan Rutan Padat

Direktur Indonesia Choice for Justice Reform ( ICJR) Erasmus Napitupulu meminta pemerintah memprioritaskan vaksinasi pada lapas dan rutan yang overcrowding atau padat penghuni.

Hal itu disampaikan Erasmus menyusul pemberian vaksin kepada 39 narapidana kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (22/2/2021).

Erasmus menilai para petugas, tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di lapas dan rutan yang overcrowding rentan tertular virus Covid-19.

"Harusnya prioritas vaksinasi diberikan kepada petugas, tahanan, dan WBP di rutan dan lapas yang overcrowding. Mengingat program vaksinasi pada mereka belum jelas," sebut Erasmus dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Reaksi ICW Hingga Kriminolog saat Koruptor Tahanan KPK Divaksin Duluan

Kondisi lapas dan rutan yang penuh, lanjut Erasmus, harus menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, karena pada kondisi ini para penghuni tidak bisa menerapkan protokol kesehatan.

Halaman
1234
Penulis: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved