Breaking News:

Gejolak di Partai Demokrat

Pangi: Manuver Moeldoko Coreng Wajah Presiden, Jokowi Harusnya Pecat Dengan Tidak Hormat

Pangi menyebut pemerintah bisa menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak mengikuti aturan AD/ART partai.

kolase tribunnews
Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun. Jhoni Allen dipercaya Moeldoko menjadi Sekjen DPP Demokrat versi KLB 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyarankan agar Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mundur pasca ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, kubu yang kontra dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Moeldoko dianggap telah mencoreng wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pangi juga mengatakan Jokowi wajib memecat Moeldoko secara tak hormat dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

“Sehingga memecat secara tidak hormat Moeldoko dari posisinya sebagai KSP harus dilakukan. Ini sudah mencoreng wajah Presiden, menjadi beban Istana, karena beliau pejabat negara (di lingkaran Istana),” ujar Pangi, Selasa (9/3) kemarin.

Baca juga: Intel Polisi Diduga Datangi DPC-DPD Demokrat, Rachland Nashidik: Tak Usah Beri Apapun yang Diminta

Pangi mengaku khawatir jika aksi pembajakan seperti yang dilakukan Moeldoko dibiarkan, bisa dilakukan pejabat pemerintah lainnya.

Hal ini tentu akan merusak sistem kepartaian yang menunjang demokrasi saat ini. juga Pangi menyarankan agar Jokowi menyatakan ketidakterlibatannya dalam aksi pembajakan yang dilakukan Moeldoko.

Jika Jokowi tetap diam, ujar Pangi, justru akan menguatkan dugaan keterlibatan Istana dalam konflik Demokrat.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tidak Anggap Enteng Kegelisahan Publik soal Upaya Kudeta Partai Demokrat

Sebagai bentuk ketegasan Istana tak terlibat, Pangi menyebut pemerintah bisa menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak mengikuti aturan AD/ART partai.

Hal ini dilakukan sebagai tindakan pemerintah untuk meyakinkan tak adanya dualisme kepengurusan dalam tubuh Partai Demokrat.

“Pemerintah juga harus meyakinkan tidak ada dualisme kepengurusan dengan menolak memberikan legitimasi, menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak ikut aturan AD/ART partai yang sudah didaftarkan pada lembar dokumen negara tahun 2020,” pungkasnya.

Baca juga: Polri Cek Kabar Oknum Personelnya Diduga Intimidasi Pengurus Partai Demokrat di Daerah

Mantan kader Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun, menegaskan pihaknya lah yang meminta Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, untuk menjadi Ketua Umum Partai.

Halaman
12
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved