Jimly Asshiddiqie Sebut Gejolak di Demokrat Bukan Agenda Jokowi: Sebentar Lagi Jadi Mantan Presiden

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, memberi tanggapan soal gejolak Partai Demokrat.

Ia mengatakan, gejolak di Partai Demokrat bisa berasal dari orang luar ataupun dalam.

Hal itu disampaikan dalam YouTube Helmy Yahya Bicara, Jumat (12/3/2021).

"Saya melihatnya tentu ada masalah secara internal, karena internal demokrasi enggak begitu jalan," ujar Jimly Asshiddiqie.

"Tapi ada keterlibatan orang luar itu biasa saja."

"Ada yang timbul dari dalam, bisa mulai dari luar," lanjut dia.

Baca juga: Andi Mallarangeng Analisis Tujuan Moeldoko Kendarai Partai Demokrat, Bakal Jadi Capres di 2024

Baca juga: JK Minta AHY Bersabar: Demokrat Sudah Baik Memberi Contoh tentang Regenerasi di Partai Politik

Menurutnya, masalah internal di Partai Demokrat harus segera diselesaikan.

"Tapi kita harus selamatkan, karena ini bukan masalah partai."

"Ini adalah sistem politik, dan bisa melanda ke semua partai jika dibiarkan," katanya.

Jimly menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mungkin terlibat dalam gejolak di Partai Demokrat.

Sebab, Jokowi tak mempunyai kepentingan dalam masalah tersebut.

"Kubu non-pemerintah ini kan tidak kuat."

"Jadi dari segi keperluan tidak terlalu penting bagi pemerintah," ujarnya.

"Jadi ini pasti bukan agenda Jokowi, karena dia tidak perlu."

"Karena dia sebentar lagi jadi mantan presiden, jadi bukan kepentingan dia," jelasnya.

Dirinya pun menilai, sikap pemerintah yang tidak ikut campur dalam gejolak Partai Demokrat itu sudah tepat.

"Sikap pemerintah di Undang-undang jadi netral saja."

"Kalau ada konflik partai, pemerintah tidak usah ikut campur," ungkapnya.

Baca juga: Pengamat: Moeldoko Tak Bisa Disalahkan soal Jadi Ketum Demokrat, Harusnya Jadi Koreksi AHY dan SBY

Baca juga: Politikus PDIP dan Demokrat Tak Setuju Jokowi Tiga Periode Jadi Presiden

Partai Demokrat disebut bisa menyelesaikan masalah internalnya melalui pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung.

"Pemerintah nunggu beres dulu, selesaikan dulu secara internal," katanya.

"Kalau internal enggak bisa, bawa ke pengadilan negeri."

"Kalau enggak selesai, bawa ke Mahkamah Agung."

"Jadi pemerintah harus netral, karena di Undang-undang sudah diatur," terang Jimly Asshiddiqie.

Lihat video mulai menit ke 47:40

Amien Rais Tuding Ada Dukungan 'Lurah'

Diberitakan sebelumnya, politikus senior, Amien Rais, menyebut Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, mendapat dukungan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).

Menurutnya, tanpa dukungan dari sosok yang disebut 'Lurah' itu, Moeldoko tak akan berani maju.

"Saya enggak mencampuri partai lain, saya khusus Moeldoko saja ini."

"Ini sesuatu yang luar biasa. Saya tidak yakin Moeldoko berani seberani itu tanpa kerlingan atau kedipan dari 'Lurah' kita itu," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu (14/3/2021).

"Jadi sampai sekarang belum terucapkan satu patah katapun," lanjutnya.

Baca juga: Kisruh Demokrat, Strategi Komunikasi Politik Menangkan Pertarungan

Baca juga: Kisruh Partai Demokrat, Herzaky kepada Kubu KLB : Stoplah Produksi Kebohongan

Amien Rais lalu menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang belum buka suara soal Moeldoko yang terlibat kudeta Partai Demokrat.

"Semua mengatakan, baik yang tadinya mendukung Pak Jokowi pun mengatakan ya kalau yang oposisi jelas."

"Tapi yang mendukung itu mengatakan tolong itu cepat dilepas dari jabatan KSP itu, supaya tidak mengotori rezim Jokowi," katanya.

Baca juga: Pengamat: AHY Tak Antisipasi Kekecewaan Pendiri Demokrat Sejak Awal Memimpin

Baca juga: Ketua BPOKK Demokrat Sebut Pernyataan Kubu Moeldoko Layaknya Kaset Kusut, Hanya Mengulur-ulur Waktu

Ia pun menyinggung adanya aksi saling menutupi dan mendukung terkait Moeldoko tersebut.

"Tetapi saya kira kalau seseorang sudah sangat dekat itu sudah saling menutup, saling dukung."

"Sehingga kalau satu jatuh temannya juga akan jatuh."

"Jadi memang dilema politik dan moral yang luar biasa," terang Amien Rais.

(Tribunnews.com/Nuryanti)