Breaking News:

Wacana Presiden 3 Periode

Anggota DPD RI Tolak Wacana Presiden 3 Periode, Ungkap Hanya Memancing Sikap Kenegarawanan Jokowi

Anggota Komisi I DPD RI, Abdul Rachman Thaha menolak wacana Presiden tiga periode, ungkap hanya untuk memancing sikap kenegarawanan Presiden Jokowi.

Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/3/2021). Anggota Komisi I DPD RI, Abdul Rachman Thaha menolak wacana Presiden tiga periode, ungkap hanya untuk memancing sikap kenegarawanan Presiden Jokowi. 

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi I DPD RI, Abdul Rachman Thaha menolak keras wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

Meski pihaknya mendukung amandemen UUD 1945, Thaha mengungkapkan, dukungan tersebut dikecualikan untuk wacana yang pertama kali dikemukakan oleh inisiator Partai Ummat, Amien Rais itu.

Thaha pun yakin, hampir 100 persen anggota DPD RI lainnya menolak wacana tersebut.

Baca juga: Soal Wacana Presiden 3 Periode, Wakil Ketua MPR Sebut Berasal dari Pikiran Amien Rais yang Kacau

"Saya pastikan 100 persen anggota DPD RI mendukung amandemen UUD, namun semata-mata terkait pokok-pokok haluan negara penataan kelembagaan MPR dan penguatan kelembagaan DPD."

"Sementara terkait perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, 99,9 persen keyakinan saya bahwa 136 orang anggota DPD menolak amandemen UUD," ujar Thaha, dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Rabu (17/3/2021).

Bahkan, apabila syarat untuk mengubah Pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden terpenuhi, ia menilai masyarakat patut curiga.

Calon DPD RI terpilih dari Sulawesi Tengah, Abdul Rachman Thaha saat ditemui Rapat Plono Penetapan Calon DPR dan DPD Terpilih di kantor KPU, Sabtu (31/8/2019).
Calon DPD RI terpilih dari Sulawesi Tengah, Abdul Rachman Thaha saat ditemui Rapat Plono Penetapan Calon DPR dan DPD Terpilih di kantor KPU, Sabtu (31/8/2019). (Fransiskus Adiyudha/Tribunnews.com)

"Apabila syarat minimal 50 persen+1 (bagi putusan untuk mengubah pasal UUD) terpenuhi, namun tanpa mengandung unsur DPD di dalamnya."

"Maka semesta rakyat dapat menilai fatsoen politik wakil-wakil mereka di gedung kura-kura," ungkap pria asal Sulawesi Tengah ini.

Sampai masa akhir jabatannya, Thaha mengaku akan tetap menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden itu.

Bahkan, ia tak ragu untuk mengungkapkan kepada publik apabila ada anggota DPD yang menyetujui wacana tersebut.

Halaman
1234
Penulis: Inza Maliana
Editor: Gigih
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved