PKS soal Whoosh: Pembangunan Harus Berorientasi pada Kebutuhan Rakyat

Tayang: Senin, 3 November 2025 10:48 WIB

Penulis: Fersianus Waku

Editor: Theresia Felisiani

PKS soal Whoosh: Pembangunan Harus Berorientasi pada Kebutuhan Rakyat

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

KERETA CEPAT - Kereta Cepat Whoosh setibanya di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta, Rabu (29/10/2025). Pemerintah Indonesia dan China sepakat merestrukturisasi pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dan melalui skema restrukturisasi ini, jangka waktu pembayaran utang kereta cepat akan diperpanjang hingga 60 tahun sehingga beban keuangan menjadi lebih ringan. PKS akan terus kawal dan bantu pemerintah agar tak terjebak dalam proyek-proyek ambisius berbiaya besar yang berisiko tinggi pada stabilitas fiskal.

Ringkasan Berita:

PKS sejak awal konsisten menyuarakan kritik terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang dinilai bermasalah secara kebijakan dan pembiayaan.

PKS juga sempat mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait proyek tersebut.

PKS tegaskan kritiknya bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyelamatkan keuangan negara dan memastikan pembangunan berjalan sesuai skala prioritas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, mengingatkan seluruh kader akan pentingnya sikap kritis, konstruktif, dan solutif sebagai amanat konstitusi untuk menjaga demokrasi tetap berada dalam rel check and balances.

Hal ini disampaikan Almuzzammil saat membuka Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2025 bertema “Inovasi Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat” di Jakarta, Minggu (2/11/2025).

Kegiatan itu dihadiri seluruh anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PKS se-Indonesia.

Almuzzammil mencontohkan bagaimana PKS sejak awal konsisten menyuarakan kritik terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang dinilai bermasalah secara kebijakan dan pembiayaan.

“Ketika program kereta cepat, kita di PKS memberikan catatan kritik yang konstruktif," kata Almuzzammil.

Saat itu, kata dia, PKS sempat mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait proyek tersebut.

"Kita meminta dibentuk panitia khusus (Pansus) dan menegaskan agar dana APBN tidak digunakan, supaya APBN tetap fokus pada sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat,” ujar Almuzzammil.

Almuzzammil menjelaskan, kritik PKS tersebut kini terbukti relevan dengan munculnya berbagai perdebatan publik terkait beban keuangan negara akibat proyek tersebut.

“Kritik kami bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyelamatkan keuangan negara dan memastikan pembangunan berjalan sesuai skala prioritas,” ungkapnya.

Ia menegaskan, PKS akan terus mengawal dan membantu pemerintah agar tidak terjebak dalam proyek-proyek ambisius berbiaya besar yang berisiko tinggi terhadap stabilitas fiskal.

“Skala prioritas pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan rakyat banyak dan penguatan fundamental ekonomi nasional,” tutur Almuzzammil.

Diketahui, Whoosh kini sedang ramai diperbincangkan setelah adanya dugaan penggelembungan anggaran atau mark up proyek tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.

Mahfud membandingkan biaya pembangunan per kilometer di Indonesia yang mencapai 52 juta dolar Amerika Serikat (AS), sementara di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.