Breaking News:

Penanganan Covid

Berlaku Hari Ini di 15 Provinsi, Apa Saja Aturan Lengkap PPKM Mikro yang Terbaru?

Pemberlakuan PPKM Mikro diperluas, dengan tambahan 5 provinsi dan ada aturan baru. 

Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Petugas keamanan mencatat identitas pengendara yang masuk kawasan permukiman di RW 06, Jalan Sekelimus, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (18/2/2021). Langkah pengetatan keluar masuk orang tersebut dilakukan dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro yang diterapkan 9 hingga 22 Februari 2021. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Pemerintah memperpanjang masa berlaku Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM berbasis mikro.

Masa berlaku PPKM Mikro akan dimulai pada tanggal 23 Maret hingga 5 April 2021.

Yang berbeda, akan ada perluasan wilayah hingga 5 provinsi tambahan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan penambahan provinsi itu yakni Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Mendagri Tito Karnavian pada konferensi pers usai Penyerahan Mobile PCR di kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (8/1/2021).
Mendagri Tito Karnavian pada konferensi pers usai Penyerahan Mobile PCR di kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (8/1/2021). (Dok Kemendagri)

"Penambahan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 6 Tahun 2021 yang terbit pada hari ini," kata Mendagri pada Konferensi pers  Jumat (19/3/2021). 

Baca juga: Aturan Baru PPKM, Kuliah Diperbolehkan Tatap Muka

Diketahui PPKM sebelumnya, meliputi 7 provinsi yakni daerah Jawa dan Bali, kemudian karena keberhasilan yang cukup baik, kemudian diperluas untuk Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Indikator juga cukup baik, akhirnya pemerintah memperluas ke 5 daerah lainnya, seperti yang disebutkan.

"Menurut data dari Satgas Covid maupun dari Kemenkes memerlukan atensi, yaitu Sulut, Kalsel, Kalteng, NTT dan NTB, kemudian total 15 provinsi,” kata  Mendagri.

Tito mengatakan, dikeluarkannya Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2021 sebagai payung hukum pelaksanaan perpanjangan PPKM Mikro akan disosialisasikan lebih lanjut agar berjalan lancar dalam tataran implementasi. 

“Selanjutnya nanti akan di-follow up, jadi instruksi Mendagri lebih bersifat guideline yang bersifat umum, tapi dapat dikembangkan sesuai dengan tantang daerah masing-masing,” jelasnya.

Halaman
1234
Penulis: Gigih
Editor: Malvyandie Haryadi
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved