Breaking News:

Instruksi Kehumasan Polri

Aturan Internal Polri Harus Berdasar UU, Kode Etik Jurnalistik, dan Prinsip Akuntabilitas

(Komnas HAM) merespons terkait polemik surat telegram (ST) nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tentang pedoman pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan

ist
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) M Choirul Anam 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merespons terkait polemik surat telegram (ST) nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tentang pedoman pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan dan atau kejahatan. 

Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam menilai walaupun aturan tersebut untuk internal Kepolisian, namun aturan tersebut tetap membawa dampak pada kerja jurnalistik.

Selain itu, kata Anam, aturan itu juga membawa dampak pada hak atas informasi publik.

"Harusnya, yang paling penting jika mengatur internal akan sebuah peristiwa tertentu, dasarnya Undang-Undang informasi publik, kode etik jurnalistik, dan prinsip akuntabilitas," kata Anam kepada Tribunnews.com pada Selasa (6/4/2021).

Namun demikian, kata Anam, jika aturan tersebut ditujukan untuk media massa maka ia menegaskan Kapolri tidak bisa mengatur media. 

Menurutnya hal tersebut Bukan  kewenangan dan kapasitas Kapolri.

Selain itu, kata Anam, fakta apapun tidak bisa diatur Kapolri terkait boleh tidaknya diliput media baik itu yang positif maupun negatif.

"Di sana juga melekat hak publik untuk tahu. Yang mengatur media atau kerja jurnalistik ya kode etik jurnalistik dan mekanisme Dewan Pers," kata Anam.

Diberitakan sebelumnya Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak melarang media konvesional untuk menayangkan jika ada anggota Polri yang dianggap menyalahgunakan tugasnya melakukan kekerasan.

Hal tersebut sekaligus mengklarifikasi mengenai surat telegram rahasia (STR) Kapolri Jenderal Listyo Sigit dengan nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021. Dimana poin pertama dalam STR itu banyak mendapatkan kritik karena mengancam kebebasan pers.

Baca juga: Apkasi Gelar Anugerah Jurnalistik 2021

Halaman
123
Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved