Breaking News:

Respons Amnesty soal Jabar Disebut Tempat Pelanggaran Kebebasan Beragama Nomor 1 Selama 14 Tahun

Usman berpendapat SKB Tiga Menteri terkait pelarangan terhadap aktivitas jemaat Ahmadiyah yang diterbitkan Kemenag 2008 silam adalah buktinya.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menanggapi terkait pernyataan Direktur Riset SETARA Institute Halili Hasan yang menyebut Jawa Barat di posisi teratas sebagai tempat pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan selama 14 tahun.

Menurut Usman, hasil riset yang dilakukan SETARA Institute menegaskan salah satu akar masalah dari intoleransi agama adalah kebijakan pemerintah yang berat sebelah dalam menyikapi perbedaan dalam menjalankan keyakinan. 

Usman berpendapat SKB Tiga Menteri terkait pelarangan terhadap aktivitas jemaat Ahmadiyah yang diterbitkan Kemenag 2008 silam adalah buktinya.

Menurutnya SKB tersebut telah mendorong lahirnya Pergub Jabar Nomor 12 Tahun 2011.

"Tidak mungkin ada Pergub yang melarang Ahmadiyah tanpa SKB. Isi SKB mencerminkan kebijakan pemerintah tidak memandang orang ahmadiyah sebagai warga negara," kata Usman kepada Tribunnews.com pada Rabu (7/4/2021).

Baca juga: Respon Komnas HAM Jawa Barat Disebut Nomor 1 Tempat Pelanggaran Kebebasan Beragama Selama 14 Tahun

Pelarangan hak atas keyakinan, kata dia, adalah pelanggaran terhadap hak yang mendasar.

"Pembatasan hanya bisa dilakukan kepada pelaksanaan keyakinan yang memakai ekspresi atau aksi intoleransi yang menyulut kebencian, permusuhan dan diskriminasi," kata Usman.

Meski politisasi agama disebut sebagai salah satu faktor yang menyebabkan Jabar terus menempati posisi teratas sebagai tempat terjadinya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan selama 14 tahun, namun menurutnya politisasi tersebut tidak akan berdampak besar tanpa adanya SKB Tiga Menteri tersebut ditambah Fatwa MUI yang melarang ajaran Ahmadiyah.

"Politisasi itu tidak akan besar dampaknya jika tidak ada SKB tiga menteri dan Fatwa MUI yang diskrimnatif terhadap warga Ahmadiyah," kata Usman.

Diberitakan sebelumnya Direktur Riset SETARA Institute Halili Hasan mengatakan sudah 14 tahun Jawa Barat menempati posisi pertama sebagai tempat terjadinya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Halaman
12
Penulis: Gita Irawan
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved