Tanggapi Isu Reshuflle Kabinet, Mardani: Monggo Saja, PKS Istiqomah Jadi Partai Oposisi

TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera ikut menanggapi isu adanya reshuffle kabinet.

Ia mempersilahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memutuskan siapa menteri yang akan di-reshuffle.

Mau siapapun menteri dan kementerian mana saja, pihaknya tetap tegak jadi partai oposisi.

"Siapa dan kementerian mana saja monggo saja diputuskan. PKS akan istiqomah menjadi oposisi," tulis Mardani melalui akun Twitter-nya, @MardaniAliSera, Rabu (14/4/2021).

Selain itu, Mardani minta langkah reshuffle Jokowi ini perlu berdasarkan data yang akurat.

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Pengamat: Presiden Jokowi Harus Punya Alat Ukur Jelas, Bukan Sekadar Populis

Baca juga: Direktur Voxpol: Reshuffle Kabinet Harus Berbasis Kinerja, Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Ia meminta Jokowi untuk tak berdagang politik lagi di periode kedua kepemimpinannya ini.

"Terkait isu reshuffle kabinet, dasar reshuffle hendaknya berbasis data akurat & adil."

"Pesan untuk Pak @jokowi, walau angkat Menteri hak prerogatif Presiden tetap prinsip tata kelola & efektivitas Pemerintahan mesti jadi pertimbangan."

"Jangan politik dagang sapi lagi, sudah periode kedua," ujar Anggota DPR RI itu.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet, KSP Ali Ngabalin Sebut Jokowi akan Lantik 2 Menteri Baru

Baca juga: Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet Pekan Ini, Pengamat: Kemungkinan Besar Dilakukan pada 2 Kementerian

Mardani juga menyinggung soal tugas Jokowi yang perlu dikejar saat ini, selain reshuffle.

Di antaranya, penangangan wabah virus Covid-19 yang masih melanda Indonesia.

"Kedua, Pak Jokowi punya visi dan misi yang perlu dikejar. Pertumbuhan ekonomi yg berkeadilan, reformasi birokrasi hingga penanganan Covid-19 menjadi pekerjaan utama," katanya.

Diketahui, wacana reshuffle kabinet mengemuka pasca DPR menyetujui usulan pemerintah untuk mengubah nomenklatur kementerian dan menambah Kementeria Baru.

Tenaga ahli utama kedeputian Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa biasanya Jokowi tidak akan lama memutuskan sesuatu yang mendesak. Ali memprediksi Jokowi akan merombak kabinet dalam pekan ini.

"InsyaAllah pada pekan ini (reshuffle kabinet)," kata Ali saat dihubungi Tribunnews.com , selasa, (13/4/2021).

Ali mengatakan surat usulan dari Presiden mengenai pembentukan kementerian Investasi serta peleburan Kemenristek dan Kemendikbud, telah disetujui DPR. Maka, Kabinet Indonesia Maju (KIM) nanti akan bertambah dengan adanya kementerian Investasi, selain itu akan ada menteri baru yang mengisinya.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Kian Menguat, Yasonna Laoly Dianggap Paling Layak Diganti Menurut Survei IPO

Baca juga: Jubir Sebut Wapres Maruf Sudah Rembukan dengan Presiden Soal Isu Reshuffle Kabinet

Begitu juga dengan peleburan Kemenristek dan Kemendikbud, maka nantinya akan ada satu menteri yang tidak ada.

"Kan biasanya itu Presiden tidak lama. Pak Jokowi itu kan tidak bisa melihat lambat," katanya.

Meskipun perombakan kabinet kali ini berkaitan dengan adanya Kementerian baru, dan peleburan dua Kementerian, namun tidak menutup kemungkinan akan "menyenggol" kementerian lainnya, sesuai dengan pertimbangan presiden.

"Karena reshuffle itu hak prerogatif presiden, jadi berbagai kemungkinan ada," pungkasnya.

Pengamat: Presiden Jokowi Harus Punya Alat Ukur Jelas, Bukan Sekadar Populis

Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan memiliki alat ukur dan pedoman yang jelas dalam melakukan reshuffle kabinet.

"Presiden untuk melakukan reshuffle sudah harus pegang data survei soal kementerian yang berkinerja baik, sebagai alat ukur atau pedoman sebelum melakukan reshuffle," ungkapnya saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (14/4/2021).

Pangi mengungkapkan jangan sampai Presiden Jokowi memutuskan perombakan berdasar pada tingkat populisme para menteri.

"Jangan sampai menteri yang selama ini kinerjanya bagus tapi karena kurang populis justru kena reshuffle."

"Sebaliknya yang kinerjanya tidak terukur, kerjanya menteri tersebut tidak nyata kerjanya namun karena populis, media frendly, selalu tampil di media, selamat dari reshuffle," ungkapnya.

Baca juga: Jokowi akan Reshuffle Kabinet, PKS: Jangan Politik Dagang Sapi Lagi, Sudah Periode ke-2

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet, KSP Ali Ngabalin Sebut Jokowi akan Lantik 2 Menteri Baru

Presiden Jokowi, lanjut Pangi, semestinya tidak mendasari keputusan perombakan kabinet berdasar sharing power atau pembagian kekuasaan.

"Presiden selama ini selalu mengatakan sudah tidak punya beban lagi, itu artinya presiden bisa saja reshuffle menteri dari parpol (partai politik) kalau memang kinerjanya buruk," ungkap Pangi.

Kinerja kementerian, ungkap Pangi, dapat dilihat dari berbagai survei yang bisa menjadi bahan evaluasi.

"Sejauh mana kepuasaan publik terhadap kementerian, terhadap menteri yang kinerjanya dianggap bagus dan tidak memuaskan publik."

"Reshuffle harus ada alat ukur yang jelas tidak boleh berdasarkan asumsi apalagi like or dislike atau hanya karena komunikasinya kurang bagus, atau kurang kinerja dan prestasinya di tampilkan ke media, kurang di promosikan ke TV sehingga dianggap tidak bekerja," ujarnya.

"Jangan-jangan ada menteri yang kerjanya senyap tapi bagus dan terukur apa yang sudah mereka lakukan," imbuh Pangi.

Adapun menurut Pangi, menteri yang akan di-reshuffle ialah menteri yang selama ini dianggap tidak mampu mengatasi masalah di kementerian tersebut.

"Mengurai problem fundamental di kementerian tersebut dari level hulu sampai level hilir," ungkapnya.

Baca artikel lain terkait Reshuffle Kabinet

(Tribunnews.com/Shella/Taufik Ismail/ Gilang Putranto)