Breaking News:

Lega THR 2021 Dibayar Maksimal H-7, Serikat Buruh Wanti-wanti Adanya Celah di Surat Edaran Menaker

Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz, menyebut edaran mengenai THR tahun ini lebih tegas dibanding tahun lalu, namun masih ada celah.

pixabay.com
Ilustrasi THR. 

TRIBUNNEWS.COM - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengapresiasi Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz, menyebut edaran mengenai THR tahun ini lebih tegas dibanding tahun lalu.

Tahun ini, Menaker Ida Fauziyah meminta perusahaan memberikan THR H-7 lebaran.

"Kami mengapresiasi surat edaran Menaker tentang THR tahun ini dibanding tahun lalu, artinya sudah ada ketegasan waktu," ungkap Riden dalam program Panggung Demokrasi Tribunnews, Rabu (21/4/2021).

Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz dalam program Panggung Demokrasi Tribunnews, Rabu (21/4/2021).
Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz dalam program Panggung Demokrasi Tribunnews, Rabu (21/4/2021). (Panggung Demokrasi Tribunnews.com)

Baca juga: Airlangga: THR Sebagai Instrumen Pendorong Konsumsi Jelang Lebaran

Baca juga: Pemerintah Minta PNS Sabar, THR Baru Cair Tanggal 3 Mei 2021

Meski demikian, Riden menyebut masih ada celah yang perlu diperhatikan di dalam SE yang terbit pada 12 April 2021 lalu.

Celah yang dimaksud ialah adanya opsi negosiasi mengenai pembayaran THR bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19.

"Kalau kelonggaran yang dimaksud adalah waktu pembayaran, it's okay, tapi yang terjadi di lapangan, ada pengusaha, pengalaman 2020, justru dia (menegosiasikan) untuk volume pembayarannya (besaran THR)," ungkap Riden.

Diketahui dalam SE Menaker, terdapat empat langkah yang harus diambil apabila perusahaan tidak mampu membayar THR sesuai aturan yang ada.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di kantor Kemnaker, Selasa (23/3/2021).
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di kantor Kemnaker, Selasa (23/3/2021). (Istimewa)

Menaker meminta agar gubernur, bupati/wali kota tempat perusahaan berada untuk:

1. Memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan, yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.

Halaman
123
Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Pravitri Retno Widyastuti
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved