Breaking News:

Penembakan di Papua

Pernyataan Ketua MPR RI Dinilai Berpotensi Mendorong Eskalasi Kekerasan di Papua dan Papua Barat

Menurut Usman hak asasi manusia merupakan kewajiban konstitusi sehingga harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan negara.

Tribunnews.com/ Dennis Destryawan
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Bambang Soesatyo terkait kelompok bersenjata di Papua berpotensi mendorong eskalasi kekerasan di Papua dan Papua Barat.

Menurut Usman hak asasi manusia merupakan kewajiban konstitusi sehingga harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan negara.

Mengesampingkan hak asasi manusia, kata Usman, bukan hanya melawan hukum internasional, tetapi juga inkonstitusional.

“Kami sangat menyayangkan pernyataan Ketua MPR RI yang mengesampingkan hak asasi manusia. Pernyataan itu berpotensi mendorong eskalasi kekerasan di Papua dan Papua Barat," kata Usman kepada Tribunnews.com pada Senin (26/4/2021).

Baca juga: KKB Diduga Tak Targetkan Kabinda Papua Saat Bentrok Dengan Aparat di Deoga

Baca juga: Doni Monardo Kenang Kabinda Papua Putu Danny Sebagai Pemberani

Baca juga: Jenazah Kepala BIN Papua Gusti Putu Danny Tiba di Bandara Soekarno-Hatta Diiringi Tangis Keluarga

Usman mengatakan Amnesty International Indonesia mengutuk pembunuhan terhadap Kepala BIN Daerah Papua pada Minggu (25/4/2021) lalu.

Kejadian tersebut, kata Usman, harus dijadikan yang terakhir dan tidak boleh dijadikan pembenaran untuk memperluas pendekatan keamanan yang selama ini terbukti tidak efektif untuk menyelesaikan masalah di Papua.

Cara yang tidak efektif tersebut, kata Usman, hanya melanggengkan siklus kekerasan yang dapat mengorbankan warga masyarakat dan juga aparat negara.

Ia menegaskan hak asasi manusia selalu bicara tentang keselamatan semua.

“Kami mengutuk pembunuhan di luar hukum terhadap Kepala BIN Daerah Papua. Dan kami mendesak negara untuk menegakkan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia dengan menemukan dan mengadili pelaku pembunuhan di luar hukum di sana," kata Usman.

Menurut Usman negara harus belajar dari pengalaman Aceh dengan mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua.

Kebijakan apapun yang diputuskan, kata dia, harus menghormati hak asasi manusia termasuk rencana untuk melabeli Organisasi Papua Merdeka atau OPM sebagai kelompok teroris.

Halaman
12
Penulis: Gita Irawan
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved