Breaking News:

Kelompok Bersenjata di Papua

Label Teroris Untuk KKB Dinilai Tak Akan Akhiri Pelanggaran HAM yang Dialami Orang Papua

Usman Hamid menilai pemberian label teroris kepada OPM atau Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua tidak akan mengakhiri pelanggaran HAM di Papua.

KOMPAS.com/Devina Halim
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid menilai pemberian label teroris kepada OPM atau Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua tidak akan mengakhiri pelanggaran HAM yang dialami orang Papua.

Berdasarkan catatan Amnesty, kata Usman, banyak pelanggaran HAM tersebut justru diduga dilakukan aparat keamanan negara.

"Pemberian label teroris kepada OPM ataupun kelompok lain di Papua tidak akan mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh orang Papua, yang berdasarkan catatan kami banyak di antaranya diduga dilakukan justru oleh aparat keamanan negara," kata Usman ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (29/4/2021).

Dari pantauan Amnesty, kata Usman, selama ini aparat sering menyatakan warga tertentu sebagai anggota OPM/KKB tanpa investigasi yang mendalam dan klaim tersebut kata Usman sering dibantah warga sekitar dan pemimpin gereja.

Baca juga: Soal KKB Papua Dianggap Teroris, Komnas HAM: Tak Akan Ada yang Berubah, Situasi Sama Saja

Apabila mereka dengan mudah dilabeli teroris, kata Usman, maka berpotensi justru akan menambah panjang daftar pelanggaran HAM di Papua.

Berdasarkan catatan Amnesty, kata dia, sejak Februari 2018 sampai Desember 2020 ada setidaknya 47 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan dengan total 80 korban.

Tahun 2021 saja, lanjut Usman, sudah ada setidaknya lima kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan, dengan total tujuh korban.

"Pemerintah seharusnya fokus menginvestigasi kasus-kasus ini dan menghentikan pembunuhan di luar hukum dan pelanggaran HAM lainnya di Papua dan Papua Barat oleh aparat penegak hukum, daripada fokus terhadap label "teroris"," kata Usman.

Baca juga: Setara Institute: Pelabelan Teroris Terhadap KKB di Papua Rentan Timbulkan Pelanggaran HAM

Diberitakan sebelumnya Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai organisasi teroris.

Halaman
12
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved