Soal KKB Papua Dianggap Teroris, Komnas HAM: Tak Akan Ada yang Berubah, Situasi Sama Saja

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab angkat bicara terkait penetapan kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai teroris oleh pemerintah.

Menurutnya perubahan label ini bukan barang baru dalam kasus KKB.

Terkini, ketika dilabeli menjadi teroris, Amiruddin menilai hal itu tak akan mengubah situasi konflik di Papua.

"Saya tahu betul bagaimana dulu berubah-ubahnya label ini, dari mulai separatis, panjang kali istilahnya sampai lupa, KSP, KKSP, sekarang menjadi KKB, sekarang menjadi teroris," ujar Amiruddin, dalam diskusi daring bertajuk 'KKB Teroris atau Bukan?', Kamis (29/4/2021).

"Apa yang berubah? Nggak ada. Situasinya sama aja. Nah, sementara keadaan di lapangan juga tidak selalu bisa dikendalikan," imbuhnya.

Baca juga: Setara Institute: Pelabelan Teroris Terhadap KKB di Papua Rentan Timbulkan Pelanggaran HAM

Karena itu, Amiruddin meminta pemerintah untuk menempuh langkah persuasif demi menghilangkan konflik di Papua.

Menurutnya langkah persuasif lebih efektif dibandingkan dengan aksi kekerasan.

Namun, hal ini juga harus dibarengi dengan tokoh-tokoh Papua yang membuka diri.

"Saya berharap konteks Papua langkah persuasif dan berkomunikasi yang baik bisa kita tempuh dan saya juga berharap banyak pihak atau tokoh di Papua bisa membuka diri untuk bisa berkomunikasi," jelas Amiruddin.

Baca juga: Mahfud Jelaskan Tugas Polri, TNI, dan BIN Setelah KKB Papua Diumumkan Sebagai Organisasi Teroris

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai organisasi teroris.

Mahfud mengatakan keputusan pemerintah tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ketua MPR, Pimpinan BIN, Pimpinan Polri, Pimpinan TNI.

Selain itu keputusan tersebut, kata Mahfud, juga sejalan dengan fakta banyaknya tokoh masyarakat, tokoh adat, Pemerintah Daerah, dan DPRD Papua datang kepada pemerintah khususnya Kemenko Polhukam untuk menangani tindak-tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua.

Pemerintah, kata Mahfud, menyatakan mereka yang melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal secara masif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Baca juga: Peringatan Mahfud MD Kepada TNI-Polri Dalam Tumpas KKB Papua: Jangan Sampai Sasar Masyarakat Sipil

Mahfud menjelakan definisi teroris berdasarkan UU teesebut adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.