Data Kependudukan Bocor
Data Penduduk Bocor, Mardani Ali Sera: Selidiki Modus Operandi agar Sistem Keamanan Bisa Diperbaiki
Mardani Ali Sera menilai kejadian kebocoran data yang berulang kali terjadi di Indonesia bukanlah hal yang biasa.
Penulis:
Vincentius Jyestha Candraditya
Editor:
Sanusi
lihat foto
"Hayoloh kenapa ga rame ini data 279 juta penduduk indonesia bocor dan dijual dan bahkan data orang yg udah meninggal, kira-kira dari instansi mana?," tulis @ndagels.
Komisi IX Minta Polisi Investigasi Dugaan Kebocoran Data Pribadi Kepesertaan BPJS Kesehatan
Komisi IX DPR RI meminta aparat penegak hukum melakukan investigasi kasus dugaan kebocoran data pribadi peserta BPJS Kesehatan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, aparat penegak hukum meski menggandeng Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara untuk memastikan bagaimana kejadian sesungguhnya.
"Kami meminta aparat hukum menginvestigasi kejadian tersebut melibatkan BPJS Kesehatan dan Kemkominfo dan BSN (Badan Siber Nasional) untuk memastikan bagaimana cerita dari bocornya data peserta BPJS Kesehatan ke luar negeri," kata Melki kepada wartawan, Minggu (23/5/2021).
Baca juga: Ini Langkah Kominfo atas Nasib 100 Ribu Lebih Warga yang Data BPJS Kesehatannya Bocor
Setelah investigasi dilakukan, maka harus dijelaskan kepada publik kejadian yang sesunguhnya terkait dugaan kebocoran data itu.
"Sehingga harus ada pihak yang bertanggung jawab terhadap bocornya data peserta BPJS Kesehatan itu," ujar Melki.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Bersama Menaker Ajak Pekerja Seni Terlindungi Program Jamsostek
Politikus Partai Golkar itu menambahkan, harus ada langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka memastikan bahwa kejadian yang sama tidak boleh terulang lagi.
Untuk data peserta BPJS Kesehatan, maupun data penting lain milik warga negara Indonesia yang harus dilindungi semua institusi yang terkait penanganan pengamanan data pribadi WNI.
"Kami minta Kepolisian RI beserta semua jajaran terkait mengungkap seterang-terangnya, apa adanya, apabila memang ini memiliki dampak tehadap masalah-masalah lain ataupun penyebab lain," ucapnya.
Lebih lanjut, menurut Melki harus diusut pula pihak di luar negeri yang mesti bertanggung jawab terhadap terjadinya persoalan ini.
Melki meminta Polri dan Kementerian Luar Negeri harus memastikan pihak luar negeri yang terlibat dalam kasus harus bertanggung jawab.
"Jadi, WNI juga harus bertanggung jawab dan pihak di luar negeri yang bertanggung jawab juga harus dibawa di hadapan hukum baik hukum Indonesia maupun internasional untuk mempertanggungjawabkan pembocoran data pribadi tersebut," tandasnya.
Kominfo Akan Lakukan Hal Ini atas Nasib 100 Ribu Lebih Warga yang Data BPJS Kesehatannya Bocor
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membenarkan adanya 100.002 data milik Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang bocor di Raid Forum.
