Breaking News:

Komnas Pengendalian Tembakau Ungkap Pentingnya Revisi PP 109 Soal Tembakau

pentingnya revisi PP 109 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

IMPERIAL COLLEGE
ilustrasi 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) Hasbullah Thabrany mengungkapkan pentingnya revisi PP 109 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Menurut Hasbullah, revisi PP 109 penting untuk dilakukan agar masyarakat mendapat kemudahan untuk mengakses layanan program berhenti merokok, serta menjamin ketersediaan obat-obatan yang digunakan dalam program berhenti merokok.

Baca juga: Di Tengah Pandemi Covid-19. Kampanye Anti Tembakau Dianggap Merugikan Perekonomian Nasional

"Bersama Menteri yang baru, Komnas pengendalian tembakau melakukan action untuk menjelaskan duduk perkaranya risikonya seperti apa dan menjelaskan kondisi negara lain seperti apa,” kata Hasbullah.

Hasbullah mengatakan pasal yang akan didorong diantaranya terkait larangan iklan rokok, grafik iklan rokok 90 persen minimum 70 persen, larangan pengecer dan memfasilitasi klinik berhenti merokok.

Sejak tahun sebelumnya Komnas pengendalian tembakau bersama LSM anti tembakau lainnya, kata Kabul, terus mengawal revisi PP 109 mengingat prosesnya terkesan lamban.

Baca juga: Industri Hasil Tembakau Jangan Hanya Dijadikan Sapi Perah dan Disakiti

Desakan revisi terus dilakukan kepada regulator agar pengendalian tembakau bisa dilakukan dengan optimal.

Dirinya mengungkapkan komitmen Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikannya. Meski tidak ada jaminan bahwa revisi aturan akan selesai tahun ini.

“Alhamdulillah sekarang Menkes komitmen akan menyelesaikan revisi PP 109,” ujar Hasbullah.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ketua Tobacco Control Support Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC IAKMI) Sumarjati Arjoso mengatakan revisi PP109/2012 akan sangat mendukung upaya pencapaian target bidang kesehatan sebagaimana disebut dalam RPJMN 2020-2024.

“Yang mau direvisi diantaranya pembesaran public health warning (PHW), pengaturan rokok electronik dan pelarangan iklan rokok,” ungkap Sumarjati.

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved