Polemik TWK KPK, Ketua PP Muhammadiyah: Jangan Ada Bias hingga Politisasi dari Pihak Manapun

"Apakah kita ingin pecah sebagai bangsa karena ada yang salah kaprah dan salah langkah."

"Jika ada masalah kedepankan dialog dan solusi dengan jiwa kenegarawanan tinggi."

"Setiap pihak saling introspeksi diri. Masing-masing jangan mau menang sendiri !," pungkasnya.

Presiden Diminta Batalkan Pemberlakuan TWK Semua Instansi

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, komentar soal TWK juga datang dari Anggota DPR RI Al Muzzammil Yusuf.

Ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan permberlakuan TWK terhadap seluruh ASN di berbagai instansi, termasuk KPK.

Belajar dari KPK, TWK dinilai betentangan dengan amanat konstitusi.

Menurutnya, TWK yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berisi pertanyaan yang sangat sensitif dan keyakinan agama seseorang.

"Beberapa pekan terakhir ini polemik kita sangat tajam dan mendalam tentang TWK yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terhadap calon ASN KPK."

"Masalahnya telah menarik perhatian publik yang begitu luas, terutama pada pertanyaan dalam tes tersebut yang sangat sensitif bahkan menyangkut keyakinan beragama seseorang,” ucap Al Muzzamil, dikutip dari laman dpr.go.id, Senin (31/5/2021).

Baca juga: Dewas KPK Masih Dalami Aduan 75 Pegawai Tak Lolos TWK Terhadap 5 Pimpinan

Ia menyebutkan satu contoh pertanyaan TWK yang sempat diberikan kepada pegawai KPK, yakni memilih antara Pancasila atau Al-Qur'an.

Lanjutnya, pertanyaan itu dilontarkan BKN untuk memberantas adanya paham radikalisme.

Namun, kenyataannya alasan BKM ini malah menciptakan bahaya yang lebih besar.

Pertanyaan itu dinilai mengabaikan sikap negawaran para pendiri negara Indonesia terdahulu.

“Dengan alasan tersebut BKN tentu telah merasa menyelamatkan negara dan pemerintah dari bahaya besar. Padahal yang sesungguhnya terjadi, BKN telah menciptakan bahaya yang lebih besar."

Baca juga: BKN Jawab Soal 9 Indikator Kriteria Merah 51 Pegawai KPK Tak Lolos TWK